Dalam forum tersebut, Ketua SOPPY hadir sebagai perwakilan masyarakat sipil dan menyampaikan sejumlah pandangan, pertanyaan, serta pernyataan yang menurutnya mewakili aspirasi sebagian masyarakat terkait situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo.
Menurut Ketua SOPPY, terdapat dua poin utama yang disampaikan dalam forum tersebut.
Poin pertama adalah penolakan terhadap rencana pembangunan tiga pos keamanan yang disebut direncanakan oleh pemerintah daerah.
Ia menyatakan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada pengalaman masyarakat yang menurutnya masih merasakan trauma akibat situasi keamanan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir.
Dalam penyampaiannya, Ketua SOPPY mengaku masyarakat masih mengingat berbagai peristiwa yang berdampak terhadap kehidupan warga sipil. Ia juga menyebut adanya pengalaman masyarakat ketika melakukan aktivitas berkebun yang menurutnya harus melalui pemeriksaan identitas, pembatasan waktu aktivitas, hingga pemeriksaan terhadap peralatan kerja masyarakat.
Menurut SOPPY, kondisi tersebut menimbulkan keresahan dan trauma di tengah masyarakat sehingga organisasi tersebut menilai penambahan pos keamanan bukan menjadi solusi yang diharapkan masyarakat saat ini.
Selain itu, Ketua SOPPY juga menyinggung sejumlah peristiwa kekerasan yang pernah terjadi di Yahukimo sebagai alasan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pembangunan pos keamanan.
Pada poin kedua, SOPPY menyampaikan seruan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Papua agar mengutamakan keselamatan masyarakat sipil.
Dalam forum tersebut, Ketua SOPPY menyerukan kepada pimpinan TNI/Polri maupun pimpinan TPNPB/OPM agar aktivitas masyarakat sipil tidak dijadikan bagian dari konflik bersenjata.
Menurutnya, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, rumah ibadah, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus tetap terlindungi dari dampak konflik.
Ia juga meminta agar kedua belah pihak menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan terhadap warga sipil, tenaga kesehatan, guru, pelayan gereja, perempuan, serta anak-anak.
SOPPY menilai keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo.
Selain itu, organisasi tersebut juga menyoroti kondisi keamanan di Kota Dekai yang menurut mereka masih diwarnai berbagai peristiwa kriminal, termasuk pembunuhan warga sipil, pembakaran fasilitas umum, serta penangkapan warga yang menurut mereka memerlukan penjelasan kepada publik.
Atas dasar kondisi tersebut, SOPPY berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pernyataan tersebut, menurut Ketua SOPPY, juga telah disampaikan secara langsung kepada Ketua DPRK Yahukimo yang hadir sebagai narasumber dalam forum diskusi panel tersebut.
Melalui forum itu, SOPPY berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat meninjau kembali rencana pembangunan pos keamanan serta membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo, DPRK Yahukimo, maupun aparat keamanan terkait pernyataan dan aspirasi yang disampaikan oleh SOPPY dalam forum tersebut. Olemah.com akan memperbarui pemberitaan apabila tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait telah diterima.
Sumber : N. SAMA
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 26-Juni 2026
0 Komentar