TANGERANG SELATAN, OLEMAH.COM — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mematangkan perencanaan pembangunan tiga gedung strategis pemerintahan, yakni Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembahasan penajaman Detail Engineering Design (DED) atau desain teknis terperinci agar rencana pembangunan lebih siap, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pembahasan berlangsung di Ruang Rajawali Lantai 5, Aston Bintaro Hotel and Conference Center, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selasa (13/10/2026). Kegiatan melibatkan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, tim teknis, serta konsultan perencana.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, S.E., M.M., hadir bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Pegunungan, Tunggul W. Panggabean; Ketua MRP Papua Pegunungan, Agus N. Huby; dan Wakil Ketua II DPR Papua Pegunungan, Terius Yigibalom.
Turut hadir perwakilan Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Johannes Wahyu Kusumosusanto, M.UM., Kasubdit Kontrak Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Ellis Sumarna beserta staf, serta tim teknis dan tenaga ahli di bidang perencanaan, gambar, dan arsitektur. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 peserta.
Sekda: Perencanaan harus menjawab kebutuhan pemerintahan
Dalam arahannya, Elai Giban menegaskan bahwa pembangunan ketiga gedung tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan bangunan fisik. Infrastruktur pemerintahan itu harus mampu mendukung tata kelola yang efektif, memperkuat pelayanan publik, serta menjadi bagian dari perkembangan Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru.
Menurut Elai, penajaman DED merupakan kesempatan penting untuk mengevaluasi rancangan secara menyeluruh sebelum memasuki tahap pelaksanaan pembangunan. Setiap gedung perlu dirancang berdasarkan fungsi dan kebutuhan penggunanya, dengan memperhatikan tata ruang, keamanan, keselamatan, aksesibilitas, serta kelengkapan fasilitas.
“Desain pembangunan harus benar-benar dipersiapkan dengan baik, matang, dan terarah. Kita perlu memastikan setiap gedung memiliki fungsi yang jelas, tata ruang yang tepat, keamanan yang memadai, serta fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Elai Giban.
Ia meminta seluruh peserta memberikan masukan secara terbuka dan konstruktif agar kekurangan dalam rancangan dapat diketahui sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, hasil desain diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga realistis untuk dibangun dan digunakan dalam jangka panjang.
Perhatikan kondisi geografis dan kearifan lokal
Elai juga menekankan pentingnya menyesuaikan rancangan bangunan dengan kondisi geografis dan iklim Papua Pegunungan. Menurutnya, karakteristik wilayah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan desain, pemilihan material, serta kebutuhan teknis bangunan.
Selain aspek teknis, perencanaan diharapkan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Papua Pegunungan. Identitas daerah perlu menjadi bagian dari pertimbangan agar gedung pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga mencerminkan karakter dan jati diri daerah.
Dari sisi pembiayaan, ia mengingatkan agar seluruh rancangan memperhatikan efisiensi anggaran tanpa mengabaikan standar keselamatan, kualitas, dan kebutuhan utama setiap bangunan.
Kualitas material dan ketahanan bangunan menjadi perhatian
Sekda Papua Pegunungan turut menyoroti kualitas material sebagai faktor penting dalam pembangunan gedung pemerintahan. Ia berharap bangunan yang dihasilkan memiliki kekuatan, ketahanan, dan manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Kita harus tetap mengedepankan kualitas bahan bangunan agar bangunan yang dihasilkan lebih kokoh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus. Kami juga berharap proses pembangunan ini dapat dipercepat sehingga tahun depan sudah bisa berjalan dan tidak perlu lagi mengadakan kegiatan penajaman desain yang sama,” tegasnya.
Harapan tersebut menunjukkan pentingnya menyelesaikan pembahasan teknis secara cermat dan tepat waktu. Meski demikian, percepatan tahapan pembangunan tetap perlu berjalan sesuai prosedur, kesiapan dokumen perencanaan, ketersediaan anggaran, dan ketentuan yang berlaku.
Elai juga mengingatkan bahwa setiap keputusan dalam penajaman DED harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Penajaman DED ditargetkan menghasilkan desain yang siap dilaksanakan
Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap memperoleh rancangan yang lebih terintegrasi, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Keberadaan gedung Kantor Gubernur, DPR Papua Pegunungan, dan MRP Papua Pegunungan diharapkan dapat menunjang koordinasi antarlembaga, memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rangkaian kegiatan penajaman DED dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (15/10/2026). Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan penandatanganan berita acara sebagai dokumentasi hasil pembahasan serta kesepakatan para pihak.
Tahap penajaman desain ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pembangunan infrastruktur pemerintahan Papua Pegunungan. Selanjutnya, kesiapan dokumen teknis, pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan akan menjadi faktor penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sumber : Kaki Abu
EditOr : Redaksi Olemah.com
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 15 Oktober 2026
0 Komentar