Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diwakili oleh Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Elai Giban, S.E., M.M., didampingi Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan Darmanto, S.Sos., M.AP., serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Pegunungan Melianus Kambu, S.E. yang turut mengikuti seluruh rangkaian rapat kerja tersebut.
Gubernur NTB: APPSI Menjadi Ruang Belajar Bersama
Dalam sambutannya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi atas kepercayaan APPSI yang memilih NTB sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat kerja nasional tahun ini.
Ia mengatakan bahwa APPSI bukan sekadar forum pertemuan antarprovinsi, tetapi menjadi ruang untuk saling belajar, bertukar pengalaman, serta mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap provinsi memiliki karakteristik, tantangan, dan potensi yang berbeda, namun seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.
Gubernur NTB juga menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM harus menjadi prioritas karena sektor tersebut terbukti mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
Ketua Umum APPSI Dorong Penguatan Pendapatan Daerah
Sementara itu, Ketua Umum APPSI dalam sambutannya menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor potensial, termasuk pengelolaan sumber daya air, penguatan UMKM, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, selama semester pertama tahun 2026, APPSI telah melaksanakan berbagai program kerja dan diskusi bersama kementerian maupun instansi terkait guna memperkuat kapasitas pemerintah daerah.
Ia berharap forum rapat kerja kali ini mampu menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto: Kepala Daerah Hadapi Lima Tantangan Besar
Rapat kerja secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Bima Arya menyampaikan salam Menteri Dalam Negeri kepada seluruh peserta sekaligus menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Menurutnya terdapat lima tantangan utama yang harus dihadapi kepala daerah, yaitu:
Tantangan dinamika sosial dan politik di daerah.
Menjalankan kebijakan ekonomi nasional di daerah.
Memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Menghadapi perkembangan media sosial yang sangat cepat.
Menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih serta menghindari berbagai persoalan hukum.
Bima Arya mengingatkan bahwa kepala daerah harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan secara efektif.
Ia juga meminta seluruh gubernur untuk aktif melakukan koordinasi, baik secara langsung maupun melalui sistem digital, guna memastikan seluruh program nasional dapat berjalan sesuai target.
Fokus Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM
Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai strategi untuk memperkuat ekonomi daerah, di antaranya:
pemberdayaan pelaku UMKM,
peningkatan akses pembiayaan,
transformasi digital usaha kecil,
penguatan pemasaran produk lokal,
peningkatan kualitas sumber daya manusia,
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan,
serta peningkatan investasi daerah.
Bima Arya menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, kolaborasi, dan ekosistem usaha yang sehat.
Menurutnya, daerah yang berhasil membangun ekosistem ekonomi yang kuat akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan daerah yang hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur.
Papua Pegunungan Siap Dukung Penguatan UMKM
Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam rapat kerja APPSI menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi lainnya.
Melalui forum nasional tersebut, Papua Pegunungan diharapkan dapat mengadopsi berbagai kebijakan dan inovasi yang telah berhasil diterapkan di daerah lain guna mempercepat pengembangan UMKM, meningkatkan investasi, memperkuat industri lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Selain itu, hasil rekomendasi APPSI diharapkan menjadi dasar penyusunan berbagai program pembangunan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan secara berkelanjutan.
Rapat Kerja APPSI 2026 juga menjadi wadah mempererat sinergi antarpemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi potensi lokal di seluruh Indonesia.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 16-Juli 2026
0 Komentar