Menurut Elius Pase, pembangunan pos militer memang merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban. Namun demikian, pemerintah daerah diminta untuk terlebih dahulu mengevaluasi keberadaan sejumlah pos militer yang telah dibangun sebelumnya serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sipil.
Ia menilai keberadaan beberapa pos militer di Dekai, seperti Pos Sekla, Pos Jalan Gunung, Pos Braza, dan Pos Statistik, masih menimbulkan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
"Jika pembangunan pos militer dilakukan atas nama keamanan, maka pemerintah perlu melihat kembali efektivitas dan dampak keberadaan pos-pos yang sudah ada saat ini," ujar Elius Pase dalam keterangannya.
Menurutnya, masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana keberadaan pos-pos tersebut memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga sipil.
HA-JABASU menilai bahwa kebijakan keamanan harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat sipil untuk beraktivitas secara bebas, terutama bagi masyarakat yang sehari-hari menggantungkan hidup dari kegiatan berkebun dan beternak.
Elius menyebut bahwa sebagian masyarakat mengaku merasa tidak nyaman karena adanya pemeriksaan identitas saat melakukan aktivitas di luar kota maupun menuju kebun. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menimbulkan trauma sosial dan membatasi ruang gerak masyarakat.
Selain itu, HA-JABASU mengingatkan agar setiap kebijakan pembangunan fasilitas keamanan dilakukan melalui kajian yang matang dan melibatkan aspirasi masyarakat setempat.
"Kami berharap pemerintah daerah mempertimbangkan secara baik manfaat dan dampaknya sebelum mengambil keputusan terkait pembangunan pos militer baru di Dekai," katanya.
HA-JABASU juga meminta Pemerintah Kabupaten Yahukimo, DPRK Yahukimo, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang dialog bersama masyarakat guna mencari solusi terbaik bagi keamanan dan pembangunan daerah.
Menurut Elius Pase, keamanan yang berkelanjutan harus dibangun melalui pendekatan yang mengedepankan perlindungan masyarakat, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta penghormatan terhadap hak-hak sipil warga.
Ia menegaskan bahwa pihaknya berpendapat penambahan pos militer bukanlah solusi utama dalam menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Yahukimo saat ini.
"Kami berharap pemerintah mengedepankan dialog dan pendekatan yang lebih humanis demi menciptakan keamanan dan kedamaian yang berkelanjutan di Yahukimo," tutupnya.
Sumber : Ketua HA-JABASU
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 20-Juni 2026
0 Komentar