Langkah tersebut dilakukan menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2026 bagi daerah-daerah di wilayah Papua.
Berdasarkan keputusan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp2,7 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan di tanah Papua. Dana tersebut terdiri dari Rp696 miliar Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan sekitar Rp2 triliun Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Ribka Haluk menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu bergerak cepat agar proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Menurutnya, penyusunan RAP yang tepat waktu sangat penting agar manfaat dana Otsus dan DTI dapat segera dirasakan masyarakat.
Ia berharap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Papua dapat mempercepat koordinasi dengan berbagai pihak terkait sehingga dokumen perencanaan dapat segera disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dana Otsus dan DTI selama ini menjadi instrumen penting pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta percepatan pembangunan di berbagai daerah Papua.
Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif, transparan, dan tepat sasaran agar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dengan adanya penyesuaian alokasi dana tahun 2026 tersebut, pemerintah berharap pembangunan di wilayah Papua dapat terus berjalan dan mendukung upaya pemerataan pembangunan nasional.
Sumber : Tinus H
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 20-Juni 2026
0 Komentar