Nikolaus Heluka menyebutkan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena waktu pelaksanaan APBD tahun 2026 yang tersisa hanya sekitar empat bulan. Ia menilai, apabila realisasi anggaran tidak segera dipercepat, maka target pembangunan daerah berpotensi tidak tercapai secara optimal.
"Hingga memasuki bulan Agustus, hampir tidak ada pergerakan realisasi anggaran. Dengan sisa waktu yang tinggal beberapa bulan, akan sangat sulit seluruh anggaran dapat direalisasikan sesuai rencana," ujarnya dalam pernyataan sikap yang diterima Olemah.com.
Menurut Nikolaus, lambatnya pelaksanaan APBD juga berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya di Kenyam sebagai ibu kota Kabupaten Nduga. Ia menilai minimnya pelaksanaan proyek fisik menyebabkan peredaran uang di daerah tersebut ikut melambat.
Sebagai Ketua Komisi B DPRK yang membidangi Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan Umum, Nikolaus menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran daerah yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRK.
Ia menyampaikan bahwa siklus pelaksanaan APBD Tahun 2026 dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga berbagai program pembangunan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
Atas kondisi tersebut, Nikolaus Heluka meminta Bupati Nduga segera mengambil langkah percepatan dengan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melaksanakan kegiatan, terutama program-program pembangunan fisik yang telah dianggarkan.
Selain percepatan pelaksanaan kegiatan, ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Nduga membuka informasi penggunaan APBD secara transparan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka mengenai persentase anggaran yang telah direalisasikan maupun anggaran yang masih belum terserap sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
"Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan anggaran daerah yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRK," katanya.
Nikolaus berharap percepatan realisasi anggaran dapat segera dilakukan agar pembangunan di Kabupaten Nduga berjalan sesuai target, memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat pernyataan Ketua Komisi B DPRK Kabupaten Nduga. Olemah.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Nduga maupun pihak terkait apabila ingin memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut.
Sumber : Komisi B DPRK Nduga
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 28-Juli 2026
0 Komentar