MERAUKE, OLEMAH.COM— Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan membahas rencana kerja sama antardaerah melalui Memorandum of Understanding atau MoU, dengan fokus utama pada penguatan ketahanan pangan, kelancaran distribusi komoditas, pengembangan ekonomi masyarakat, serta upaya menekan inflasi di kedua provinsi.
Pembahasan tersebut berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke, Provinsi Papua Selatan, Senin, 14 September 2026.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat antara Papua Pegunungan dan Papua Selatan, dengan memanfaatkan potensi masing-masing wilayah untuk saling memenuhi kebutuhan pangan dan membuka pasar bagi hasil produksi masyarakat.
Asisten II Papua Pegunungan Mewakili Gubernur
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Elai Giban, S.E., M.M., yang hadir mewakili Gubernur Papua Pegunungan.
Elai Giban hadir didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan Alpius Yigibalom, SH, Msi dan Karo Perekonomian Darmanto. S,Sos, MSi
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Papua Selatan, didampingi Asisten II beserta jajaran dan staf Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Pertemuan tersebut membahas langkah konkret untuk memperkuat hubungan kerja sama kedua provinsi, termasuk mempercepat pembahasan dan penyusunan MoU.
MoU Akan Ditandatangani Kedua Gubernur
Rencana kerja sama tersebut nantinya akan dituangkan dalam MoU antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Sebagai tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan, penandatanganan MoU direncanakan dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan dan Gubernur Papua Selatan.
Penandatanganan oleh kedua kepala daerah tersebut diharapkan menjadi bentuk komitmen politik dan pemerintahan untuk menjadikan kerja sama antardaerah tidak hanya sebatas pembicaraan, tetapi dapat dilaksanakan melalui program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Fokus kerja sama diarahkan terutama pada sektor pangan, perdagangan komoditas, distribusi barang, pengendalian inflasi, koperasi, UMKM, serta pengembangan ekonomi masyarakat.
Ketahanan Pangan Menjadi Prioritas
Asisten II Papua Pegunungan, Elai Giban, menyampaikan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperkuat melalui kerja sama antardaerah.
Menurutnya, kedua provinsi memiliki potensi yang berbeda dan dapat saling melengkapi.
Papua Selatan memiliki potensi besar dalam produksi beras dan berbagai komoditas pangan lainnya. Sementara Papua Pegunungan memiliki potensi pertanian dataran tinggi, terutama sayur-mayur dan berbagai hasil hortikultura dari Wamena dan wilayah sekitarnya.
Potensi tersebut dapat dipertemukan melalui pola perdagangan dan distribusi yang lebih terencana.
Salah satu konsep yang dibahas adalah “beras dari Selatan, sayur dari Pegunungan.”
Artinya, beras dan komoditas pangan dari Papua Selatan dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan. Sebaliknya, hasil pertanian dari Papua Pegunungan dapat dipasarkan ke Papua Selatan.
Tidak Sekadar Pertukaran Komoditas
Kerja sama tersebut bukan sekadar pertukaran barang antarwilayah.
Lebih jauh, pemerintah ingin membangun sistem perdagangan yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, khususnya petani, pelaku koperasi, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
Ketika petani Papua Pegunungan memiliki pasar yang lebih luas, hasil produksi mereka diharapkan dapat terserap dengan harga yang lebih baik.
Begitu pula dengan Papua Selatan. Produksi beras dan komoditas pangan lainnya dapat memiliki pasar yang lebih jelas di wilayah Papua Pegunungan.
Dengan pola tersebut, kedua wilayah dapat membangun hubungan ekonomi yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
Upaya Menekan Inflasi
Kerja sama pangan juga berkaitan langsung dengan upaya menekan inflasi, terutama inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan makanan dan tingginya biaya distribusi.
Papua Pegunungan sebagai wilayah pegunungan menghadapi tantangan geografis dalam mendatangkan berbagai kebutuhan pokok. Jarak, transportasi dan biaya logistik menjadi faktor yang dapat memengaruhi harga barang sampai ke masyarakat.
Karena itu, kerja sama dengan Papua Selatan diharapkan dapat membuka jalur distribusi yang lebih efektif.
Jika pasokan pangan dapat diperoleh melalui jalur perdagangan antardaerah yang lebih teratur, maka ketersediaan barang dapat dijaga dan gejolak harga di tingkat masyarakat dapat ditekan.
Dengan demikian, ketahanan pangan dan pengendalian inflasi menjadi dua tujuan yang saling berkaitan dalam rencana kerja sama tersebut.
Kerja Sama Didorong hingga Tingkat Kabupaten
Elai Giban juga menekankan bahwa kerja sama tidak seharusnya hanya berlangsung antara pemerintah provinsi.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat diteruskan hingga tingkat kabupaten, terutama kabupaten yang memiliki potensi dan kebutuhan perdagangan yang saling melengkapi.
Wilayah seperti Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang dinilai memiliki peluang untuk ikut terhubung dalam jaringan perdagangan dan distribusi antardaerah.
Dengan adanya kerja sama hingga tingkat kabupaten, distribusi komoditas diharapkan tidak terpusat di tingkat provinsi, tetapi dapat langsung menghubungkan sentra produksi dengan wilayah yang membutuhkan.
Membuka Pasar bagi Petani Papua Pegunungan
Salah satu manfaat yang diharapkan dari kerja sama ini adalah terbukanya pasar yang lebih luas bagi petani Papua Pegunungan.
Hasil pertanian seperti sayuran selama ini menjadi salah satu komoditas penting masyarakat di wilayah pegunungan.
Jika hasil produksi tersebut dapat dipasarkan hingga ke Papua Selatan, maka petani memiliki alternatif pasar baru.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi karena masyarakat memiliki kepastian bahwa hasil pertanian mereka memiliki peluang untuk terserap pasar.
Pada saat yang sama, masyarakat Papua Selatan juga mendapatkan pasokan sayuran dan komoditas pertanian dari wilayah pegunungan.
Belajar dari Kerja Sama Antardaerah
Dalam pembahasan tersebut juga disampaikan pengalaman kerja sama komoditas dengan sejumlah daerah lainnya.
Pola yang dapat dikembangkan adalah bagaimana kebutuhan pangan suatu daerah dapat dipenuhi oleh daerah lain yang memiliki surplus produksi.
Sebagai contoh, hasil laut dapat dikirim ke wilayah pegunungan, sementara hasil pertanian dari pegunungan dapat dikirim kembali ke wilayah pesisir.
Pola perdagangan seperti ini dinilai dapat menjadi model kerja sama yang saling menguntungkan dan dapat dikembangkan dalam hubungan Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
Konektivitas Wamena–Merauke
Selain kerja sama perdagangan, konektivitas transportasi juga menjadi faktor penting.
Hubungan Wamena dan Merauke yang semakin baik akan memberikan peluang bagi kelancaran distribusi barang dan komoditas.
Dalam pembahasan tersebut juga disebutkan adanya rencana pembukaan konektivitas penerbangan Wamena–Merauke oleh Citilink.
Apabila rencana tersebut terealisasi, konektivitas udara dapat membantu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi berbagai komoditas antara Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
Namun, kepastian jadwal dan operasional rute penerbangan tersebut masih perlu menunggu informasi resmi dari maskapai dan instansi terkait.
Papua Selatan Sambut Baik Rencana MoU
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd., M.Si., menyambut baik rencana kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Menurutnya, Papua Pegunungan dan Papua Selatan memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara bersama-sama.
Kerja sama pangan dan ekonomi dinilai penting untuk memperkuat hubungan antardaerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, pembahasan MoU diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis antarpemerintah daerah.
Percepatan penyusunan MoU menjadi penting agar kerja sama yang telah dibicarakan dapat segera diterjemahkan menjadi program nyata.
Dari MoU Menuju Kerja Sama Nyata
Rencana penandatanganan MoU oleh Gubernur Papua Pegunungan dan Gubernur Papua Selatan diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua provinsi.
MoU tersebut nantinya diharapkan menjadi payung kerja sama dalam berbagai bidang, terutama ketahanan pangan, perdagangan komoditas, distribusi kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, koperasi, UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kerja sama ini juga diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, membuka pasar baru bagi petani, menjaga ketersediaan pangan dan membantu menciptakan harga kebutuhan pokok yang lebih stabil.
Dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan dapat membangun pola ekonomi yang saling melengkapi.
Beras dari Selatan, sayur dari Pegunungan menjadi salah satu gambaran sederhana dari kerja sama tersebut—sebuah hubungan perdagangan yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 15 September 2026
0 Komentar