Pernyataan tersebut disampaikan Nikolaus Heluka, SE, selaku Wakil Rakyat sekaligus Ketua Fraksi Gabungan Partai Golkar dan PDIP DPRK Kabupaten Nduga, pada 9 Agustus 2026.
Fraksi Gabungan menilai setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah semestinya terlebih dahulu dikomunikasikan melalui mekanisme kelembagaan dan koordinasi sesuai tugas serta fungsi masing-masing.
Fraksi Soroti Jalur Koordinasi Kelembagaan
Nikolaus Heluka mengatakan, sebagai anggota MRP Papua Pegunungan, Ismail Asso dinilai seharusnya mengedepankan koordinasi, diskusi dan konsultasi dengan pemerintah daerah apabila menemukan persoalan yang berkaitan dengan kondisi pemerintahan maupun keuangan daerah.
Menurut Fraksi Gabungan Golkar-PDIP DPRK Nduga, mekanisme tersebut penting agar setiap persoalan dapat diklarifikasi dan diuji berdasarkan data sebelum disampaikan kepada lembaga penegak hukum.
"Kami menilai setiap persoalan harus dikaji berdasarkan data dan fakta. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan perlu dikedepankan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," demikian sikap yang disampaikan Fraksi Gabungan.
Persoalkan Dasar Laporan
Fraksi Gabungan juga mempertanyakan dasar informasi yang digunakan dalam laporan Ismail Asso kepada KPK.
Dalam pernyataannya, Fraksi Gabungan menyebut laporan tersebut diduga menggunakan data yang tidak benar dan menilai terdapat kepentingan pribadi di balik penyampaian laporan tersebut.
Namun, tudingan mengenai manipulasi data maupun kepentingan pribadi tersebut merupakan penilaian dari Fraksi Gabungan Golkar-PDIP DPRK Nduga dan belum merupakan fakta yang telah dibuktikan melalui proses hukum.
Fraksi juga mengaitkan persoalan tersebut dengan adanya informasi mengenai hak keuangan Ismail Asso yang disebut sedang diblokir. Olemah.com tidak memperoleh dokumen pendukung mengenai hal tersebut dari bahan pernyataan yang diterima.
Dinilai Menyangkut Etika Jabatan
Fraksi Gabungan Golkar-PDIP DPRK Nduga juga menilai tindakan Ismail Asso berpotensi mencoreng nama baik lembaga MRP Papua Pegunungan apabila penyampaian laporan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan lembaga tanpa keputusan resmi.
Menurut mereka, setiap anggota lembaga yang membawa mandat masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga etika, integritas dan nama baik institusi.
Karena itu, Fraksi Gabungan meminta seluruh pihak membedakan antara sikap pribadi seorang anggota dengan sikap resmi lembaga yang diwakilinya.
Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi
Fraksi Gabungan Partai Golkar dan PDIP DPRK Kabupaten Nduga juga mengimbau masyarakat Papua Pegunungan agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi maupun tuduhan yang belum teruji.
Mereka meminta aparat penegak hukum memeriksa setiap laporan berdasarkan fakta, data dan alat bukti sesuai ketentuan hukum.
"Kami meminta seluruh pihak, masyarakat Papua Pegunungan dan aparat penegak hukum meneliti fakta di lapangan secara teliti dan objektif. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti," demikian sikap Fraksi Gabungan.
Fraksi Gabungan menegaskan bahwa kritik maupun pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, setiap tuduhan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan mekanisme hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Olemah.com belum memperoleh tanggapan dari Ismail Asso mengenai pernyataan Fraksi Gabungan Golkar-PDIP DPRK Kabupaten Nduga tersebut. Olemah.com membuka ruang hak jawab bagi pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Sumber : Pernyataan Fraksi Gabungan Partai Golkar dan PDIP DPRK Kabupaten Nduga
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 09-Agustus 2026
0 Komentar