Informasi tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah media mengangkat persoalan kemampuan pemerintah daerah membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, angka 490 daerah tersebut perlu dipahami secara tepat. Pemerintah belum menyatakan bahwa seluruh 490 daerah sudah berhenti atau gagal membayar gaji ASN.
Purbaya menjelaskan, pemerintah melakukan penghitungan setelah penyesuaian TKD karena terdapat kemungkinan sejumlah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membayar gaji maupun membiayai aktivitas minimum pemerintahan. Dari pemantauan tersebut, jumlah daerah yang berpeluang membutuhkan tambahan dana dapat mencapai sekitar 490 daerah.
Tambahan Dana Masih Menunggu Arahan Presiden
Tambahan TKD tersebut belum otomatis diberikan kepada seluruh 490 daerah. Menurut Purbaya, keputusan mengenai tambahan anggaran masih bergantung pada arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Keuangan juga terus memonitor kondisi masing-masing pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan sebenarnya. Dengan demikian, pemerintah akan melihat kemampuan fiskal dan kebutuhan setiap daerah sebelum menentukan kebijakan penambahan dana.
Sampai saat ini, daftar lengkap 490 daerah tersebut belum diumumkan secara terbuka. Purbaya juga belum merinci daerah mana yang berada dalam kondisi paling mendesak untuk mendapatkan tambahan TKD.
TKD 2026 Turun Menjadi Rp693 Triliun
Persoalan tersebut tidak terlepas dari perubahan alokasi Transfer ke Daerah.
Data yang dikutip Tirto menunjukkan pagu TKD pada 2024 sebesar Rp857,6 triliun, kemudian pagu 2025 mencapai sekitar Rp919,87 triliun. Sementara pada 2026, pagu TKD ditetapkan sekitar Rp693 triliun, atau sekitar 18 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun.
Penurunan tersebut meningkatkan tekanan terhadap daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat, terutama apabila porsi pendapatan asli daerah relatif terbatas sementara belanja pegawai cukup besar.
Sebelumnya 39 Pemda Disebut Kesulitan Membayar PPPK
Masalah pembayaran pegawai daerah sebenarnya sudah muncul sebelum pernyataan mengenai 490 daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR pada 8 Juni 2026 disebut mengungkapkan terdapat 39 pemerintah daerah yang tidak mampu membayar gaji PPPK. Pada sejumlah daerah, porsi belanja pegawai bahkan telah melampaui 50 persen dari APBD.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur penyesuaian porsi belanja pegawai daerah.
Mendagri Minta DBH Daerah Segera Dibayarkan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta Kementerian Keuangan mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak pemerintah daerah.
Menurut Tito, pencairan DBH diperlukan untuk membantu pemerintah daerah yang sedang menghadapi kesulitan keuangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Langkah tersebut dapat menjadi salah satu jalan keluar jangka pendek bagi daerah yang mempunyai hak DBH tetapi sedang mengalami tekanan kas.
Kemendagri Mulai Petakan Daerah Bermasalah
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah pusat masih melakukan pemetaan terhadap daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji.
Menurut Bima Arya, kapasitas fiskal setiap daerah perlu diperiksa terlebih dahulu untuk menentukan apakah kondisinya benar-benar darurat. Jika ditemukan kondisi serius, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari penyelesaian.
Kemendagri juga meminta kepala daerah tidak terburu-buru mengambil keputusan drastis berupa pemecatan atau pemberhentian pegawai hanya karena menghadapi tekanan anggaran.
Bagaimana dengan Papua Pegunungan?
Kondisi ini penting diperhatikan di Tanah Papua, termasuk Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupatennya: Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah dan Yalimo.
Namun, hingga 31 Juli 2026, sumber yang ditelusuri Olemah.com belum menunjukkan adanya daftar resmi pemerintah yang menyatakan daerah-daerah tersebut termasuk dalam 490 daerah yang dimaksud Menteri Keuangan.
Karena itu, belum tepat menyatakan Papua Pegunungan atau Kabupaten Yahukimo termasuk daerah yang tidak mampu membayar gaji ASN hanya berdasarkan angka nasional 490 daerah.
Kepastian tersebut harus menunggu data resmi pemerintah atau dapat dianalisis melalui APBD 2026 masing-masing daerah, antara lain dengan melihat pendapatan daerah, TKD, DAU, DBH, Dana Otsus, belanja pegawai, serta posisi kas pemerintah daerah.
Angka 490 Bukan Berarti Semua Sudah Gagal Bayar Gaji
Hal ini sekaligus menjadi catatan penting terhadap pemberitaan dengan judul seperti “490 Daerah Tak Punya Uang untuk Bayar Gaji ASN.”
Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan yang diberitakan sejumlah media, formulasi yang lebih tepat adalah sekitar 490 daerah berpotensi mendapatkan tambahan TKD, sementara pemerintah sedang menghitung daerah yang kekurangan dana untuk pembayaran gaji atau aktivitas minimum pemerintahan.
Dengan demikian, angka 490 tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai 490 pemerintah daerah telah gagal membayar seluruh gaji ASN.
Pemerintah pusat kini menghadapi tantangan untuk memastikan kebijakan efisiensi dan penyesuaian transfer tidak mengganggu pelayanan publik serta hak pegawai di daerah.
Bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, kepastian mengenai tambahan TKD, pembayaran DBH, serta kebijakan pemerintah pusat akan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan hingga akhir tahun anggaran 2026.
Sumber : Jawa Pos
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 31-Juli 2026a
0 Komentar