WAMENA, OLEMAH.COM — Sejumlah pelajar SMP dan SMA yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wamena, Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa, 15 September 2026.
Dalam aksi tersebut, para pelajar menyampaikan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan pelaksanaan program MBG dan mengalihkan perhatian serta anggaran untuk memperkuat sektor pendidikan, khususnya penyediaan pendidikan gratis bagi pelajar di Tanah Papua.
Aksi ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi pelajar yang menilai pendidikan harus ditempatkan sebagai kebutuhan mendasar dan prioritas utama pemerintah.
Bergerak dari Sejumlah Titik di Wamena
Berdasarkan pantauan Olemah.com, massa aksi mulai bergerak sejak sekitar pukul 07.00 WIT dari sejumlah titik di Wamena.
Beberapa titik yang menjadi lokasi berkumpulnya massa antara lain Pasar Siankma, Potikelek dan Pasar Baru.
Massa kemudian berupaya bergerak menuju Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada lembaga perwakilan rakyat.
Pergerakan massa tersebut kemudian diwarnai komunikasi dan negosiasi dengan aparat kepolisian terkait teknis pelaksanaan aksi dan pengamanan.
“Kami Butuh Pendidikan Gratis, Bukan MBG”
Dalam aksinya, para pelajar membawa sejumlah pamflet dan poster berisi tuntutan kepada pemerintah.
Tema utama yang dibawa massa berbunyi:
“Hentikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Berikan Pendidikan Gratis di Indonesia, Khusus di Tanah Papua.”
Selain itu, terdapat sejumlah pesan lain yang disampaikan para pelajar, antara lain:
“Prabowo Subianto hentikan program makan bergizi gratis MBG.”
“Kami pelajar menolak MBG dan meminta pendidikan gratis.”
“Stop MBG, alihkan anggaran ke pendidikan gratis.”
“Negara dan BGN stop beban guru kami dengan urusan dapur.”
Salah satu pesan utama yang ingin disampaikan pelajar adalah bahwa mereka membutuhkan penguatan fasilitas dan akses pendidikan, bukan hanya program makanan di sekolah.
Pendidikan Dinilai Harus Menjadi Prioritas
Para pelajar menilai pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan masa depan generasi muda Papua.
Karena itu, mereka meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan pendidikan, termasuk akses pendidikan gratis, fasilitas sekolah, buku, perpustakaan, sarana belajar serta kebutuhan dasar lainnya yang menunjang proses pembelajaran.
Menurut aspirasi yang disampaikan massa, anggaran negara seharusnya dapat diprioritaskan untuk memastikan anak-anak Papua memperoleh pendidikan yang layak dan dapat diakses tanpa beban biaya yang berat bagi keluarga.
Para pelajar juga membawa pesan bahwa sekolah harus menjadi ruang utama untuk belajar, berkembang dan mempersiapkan masa depan, bukan semata-mata menjadi tempat pelaksanaan program di luar kegiatan pembelajaran.
Soroti Beban Guru
Dalam tuntutannya, massa juga menyoroti keterlibatan guru dalam pelaksanaan program MBG.
Salah satu pamflet yang dibawa massa meminta agar guru tidak dibebani dengan urusan yang dianggap berada di luar tugas utama pendidikan.
Pelajar menginginkan agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas pendidikan, mengajar dan mendampingi siswa dalam proses pembelajaran.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi damai di Wamena.
Massa Ingin Long March ke DPR Papua Pegunungan
Setelah berkumpul di sejumlah titik, massa berupaya melanjutkan aksi menuju Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan dengan berjalan kaki atau long march.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, massa masih melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian.
Negosiasi tersebut berkaitan dengan teknis pergerakan massa, rute yang akan digunakan dan aspek pengamanan selama aksi berlangsung.
Aparat dan massa kemudian melakukan komunikasi untuk mencari titik temu agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib dan aman.
Aspirasi Pelajar Menjadi Perhatian
Aksi SPWP Wamena ini menunjukkan adanya aspirasi dari kalangan pelajar yang meminta pemerintah melihat kembali prioritas kebijakan di bidang pendidikan dan pangan.
Di satu sisi, program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Di sisi lain, para pelajar menyampaikan pandangan bahwa persoalan pendidikan di Tanah Papua juga membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran yang besar.
Karena itu, tuntutan pelajar tidak hanya berkaitan dengan MBG, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih luas mengenai akses pendidikan, kualitas pembelajaran dan masa depan generasi muda Papua.
Menunggu Respons Pemerintah
Aksi tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi ruang dialog antara pelajar dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Pemerintah diharapkan dapat mendengar aspirasi yang disampaikan para pelajar dan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan MBG, penggunaan anggaran serta kebijakan pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat Papua.
Bagi para pelajar, pendidikan gratis dan berkualitas dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda.
Sementara terkait pelaksanaan aksi, hingga berita ini diterbitkan, massa masih berkoordinasi dengan aparat mengenai kelanjutan pergerakan menuju Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan.
Sumber : junior G
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 15 September 2026
0 Komentar