JAYAPURA, OLEMAH.COM– Fenomena meledaknya perhatian publik terhadap film dokumenter Pesta Babi kini memasuki level internasional setelah mendapat sorotan dari Al Jazeera, jaringan televisi global milik Pemerintah Qatar. Perhatian media internasional tersebut dinilai menjadi penanda bahwa persoalan Papua tidak lagi dipandang sebagai isu domestik Indonesia semata, melainkan telah memasuki arena opini publik dunia.
Menariknya, sorotan tajam terhadap Papua kali ini datang dari media Timur Tengah, bukan dari media Barat yang selama ini kerap dituduh membawa agenda politik tertentu oleh pemerintah Indonesia. Hal itu membuat pemberitaan mengenai Papua memiliki dampak moral dan psikologis yang lebih kuat di mata publik nasional.
Dalam tayangannya, Al Jazeera menyoroti sedikitnya lima isu utama yang berkaitan dengan situasi Papua, yakni intimidasi terhadap pemutaran film dokumenter Pesta Babi, pembatasan wartawan asing di Papua, konflik tanah adat, kerusakan lingkungan akibat proyek food estate, serta korban sipil dalam konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Papua.
Pengamat menilai fokus pemberitaan internasional seperti ini dapat membentuk persepsi global bahwa negara sedang menghadapi persoalan serius terkait legitimasi sosial dan politik di wilayah Papua.
Meledaknya docufilm Pesta Babi sendiri dinilai tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang kini hidup di era digital serba cepat dan sulit dikendalikan sepenuhnya. Ketika publik melihat adanya pelarangan diskusi atau pembubaran acara nonton bersama film tersebut, muncul persepsi bahwa negara takut terhadap kritik dan suara masyarakat sipil.
Dalam perspektif psikologi politik, tindakan represif justru sering dianggap menjadi “senjata makan tuan” karena memperbesar rasa penasaran publik sekaligus memperluas solidaritas sosial terhadap isu yang sedang dipersoalkan.
Sorotan terhadap Papua juga dikaitkan dengan proyek strategis nasional (PSN) dan food estate di Papua Selatan yang selama ini menuai pro dan kontra. Sejumlah masyarakat adat merasa tanah dan ruang hidup mereka belum mendapatkan perlindungan serta ruang dialog yang adil.
Masyarakat adat disebut menginginkan adanya pengakuan terhadap hak atas tanah, hutan, dan wilayah hidup mereka, bukan sekadar pendekatan keamanan ataupun kebijakan sepihak.
Pengamat komunikasi politik menilai, apabila pendekatan koersif terus dikedepankan, maka narasi internasional mengenai Papua akan semakin sulit dikendalikan. Sebaliknya, dialog terbuka, transparansi lingkungan, penghormatan terhadap masyarakat adat, serta perlindungan hak sipil dinilai dapat menjadi jalan untuk meredakan ketegangan sekaligus menjaga citra Indonesia di mata dunia.
Sumber : Yanto
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 25 Mei 2026
0 Komentar