YAHUKIMO, OLEMAH.COM – Masyarakat, mahasiswa, serta aktivis lingkungan di Kabupaten Yahukimo menggelar aksi damai menolak rencana pembangunan pos militer di kawasan Kali Biru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (12/6/2026).
Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap), Michael Funanggi, tersebut dipusatkan di depan Kantor Pemukiman dan Perumahan Dekai sebelum massa bergerak menuju lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan pos militer.
Sepanjang perjalanan menuju lokasi, massa menyampaikan berbagai aspirasi dan orasi yang berisi penolakan terhadap rencana pembangunan pos militer yang dinilai dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat setempat.
Warga Khawatir Kehadiran Pos Militer Mengganggu Aktivitas Masyarakat
Dalam orasinya, Michael Funanggi menyampaikan bahwa masyarakat Kali Biru menilai pembangunan pos militer berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa takut bagi warga yang selama ini hidup dan beraktivitas di kawasan tersebut.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah Kali Biru menggantungkan hidup dari aktivitas berkebun, berburu, dan mencari hasil hutan yang dilakukan setiap hari.
Masyarakat juga memiliki kebiasaan membawa alat kerja seperti parang, pisau, kapak, dan peralatan lainnya ketika menuju kebun maupun hutan.
Michael menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila terjadi pemeriksaan atau sweeping oleh aparat keamanan.
"Kalau ada pos militer, masyarakat akan merasa tertekan dan tidak tenang saat beraktivitas. Kebiasaan masyarakat membawa parang, pisau, atau kapak ketika berkebun bisa menimbulkan persoalan apabila dilakukan pemeriksaan. Kami khawatir hal itu akan memicu jatuhnya korban," ujarnya dalam orasi di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah Kali Biru, termasuk warga yang tersebar di lima RT dan dua RW, secara tegas menolak pembangunan pos militer di wilayah tersebut.
Aktivis dan Mahasiswa Soroti Trauma Masyarakat
Wakil Koordinator Lapangan, Payux Yual, juga menyampaikan bahwa kehadiran pos militer di kawasan Kali Biru dikhawatirkan dapat memperpanjang trauma yang selama ini dirasakan sebagian masyarakat adat.
Menurutnya, pembangunan pos militer dilakukan tanpa adanya persetujuan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
"Pos militer dibangun tanpa persetujuan masyarakat setempat. Kami meminta pembangunan ini segera dihentikan karena berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan warga," katanya.
Ia menilai setiap kebijakan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat seharusnya melibatkan masyarakat adat dan warga yang bermukim di wilayah tersebut.
Anak-Anak dan Aktivitas Pendidikan Ikut Disorot
Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak sosial yang mungkin muncul apabila pos militer dibangun di kawasan Kali Biru.
Mereka menyebut selama ini kehidupan masyarakat berjalan relatif aman dan anak-anak dapat bersekolah dengan tenang.
Kehadiran pos militer dikhawatirkan dapat memengaruhi psikologis anak-anak yang setiap hari beraktivitas di sekitar kawasan hutan maupun lingkungan tempat tinggal mereka.
Sebagian warga juga menyampaikan kekhawatiran bahwa aktivitas berburu dan berkebun yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat dapat terganggu apabila kawasan tersebut menjadi lokasi aktivitas militer.
Masyarakat Tegaskan Tidak Pernah Memberikan Persetujuan
Perwakilan masyarakat Kali Biru, Dekinus Nelambo, menyampaikan bahwa masyarakat adat tidak pernah memberikan persetujuan atas pembangunan pos militer di wilayah mereka.
Menurutnya, kawasan Kali Biru bukanlah wilayah kosong, melainkan kawasan yang selama ini dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.
"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Yahukimo, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, untuk memperhatikan aspirasi masyarakat. Wilayah Kali Biru bukan wilayah kosong. Kami tinggal dan hidup di sini. Karena itu, kami menolak pembangunan pos militer tanpa koordinasi dan persetujuan masyarakat," tegas Dekinus.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali proses pembangunan yang sedang berlangsung serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat.
Lima Tuntutan Massa Aksi
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan pihak terkait, yaitu:
Menghentikan pembangunan pos militer di wilayah Kali Biru.
Pemerintah tidak memberikan izin pembangunan pos militer tanpa mempertimbangkan kenyamanan masyarakat setempat.
Menghentikan pembangunan pos militer yang tidak mendapat persetujuan masyarakat adat setempat.
Menolak secara tegas pembangunan pos militer di kawasan Kali Biru yang mencakup lima RT dan dua RW.
Meminta Dandim 1715 untuk menarik personel militer dan menghentikan rencana pembangunan pos militer di kawasan tersebut.
Aksi Berlangsung Damai
Meski diwarnai berbagai penyampaian aspirasi yang tegas, aksi berlangsung dalam suasana damai dan tertib.
Massa menyampaikan tuntutan mereka secara terbuka di hadapan aparat keamanan dan pihak yang berada di lokasi rencana pembangunan pos.
Tidak terdapat laporan mengenai insiden ataupun bentrokan selama aksi berlangsung.
Menutup kegiatan tersebut, Michael Funanggi menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga aksi dapat berjalan dengan aman dan tertib.
"Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Yahukimo, khususnya warga Kali Biru, yang telah berpartisipasi dalam aksi hari ini sehingga dapat berlangsung dengan damai dan aman," tutupnya.
Aksi penolakan ini menunjukkan adanya aspirasi sebagian masyarakat yang meminta agar setiap rencana pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga dilakukan melalui komunikasi, koordinasi, dan pelibatan masyarakat adat setempat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.
Sumber : Nadipapua.com
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 13-Juni 2026
0 Komentar