Wiranto: Prabowo Pahami Tuntutan Purnawirawan TNI, Tapi Tak Bisa Langsung Merespons

 Jakarta – Olemah.com – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memahami delapan tuntutan politik yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI. Salah satu poin dalam tuntutan tersebut adalah usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Wiranto, kedekatan latar belakang militer antara Prabowo dan para jenderal serta kolonel dalam forum tersebut membuat Presiden memahami aspirasi mereka. Namun, pemahaman itu tidak serta-merta berarti Prabowo dapat langsung menanggapi atau memenuhi tuntutan tersebut.

“Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025.

Ia menekankan bahwa sejumlah tuntutan yang diajukan berada di luar wewenang presiden, mengingat Indonesia menganut sistem Trias Politika yang memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, presiden tidak bisa mencampuri urusan di luar domainnya.

“Usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu presiden tidak akan menjawab atau merespons itu,” jelas Wiranto.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan, Prabowo tidak hanya mempertimbangkan satu pandangan atau kepentingan. Presiden, kata Wiranto, akan menampung masukan dari berbagai pihak sebelum mengambil sikap.

Terkait polemik yang muncul di publik, Wiranto menyebut bahwa Presiden Prabowo memilih tidak menanggapi pro dan kontra yang beredar. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan bangsa.

“Ini akan mengganggu keharmonisan kita sebagai bangsa,” ujarnya.

Diketahui, Forum Purnawirawan TNI sebelumnya menyampaikan delapan tuntutan politik yang ditandatangani oleh sejumlah tokoh militer purnawirawan seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan pada Februari 2025.

Selain usulan pergantian Wakil Presiden Gibran, forum juga menuntut agar Presiden Prabowo melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi serta mengambil tindakan terhadap pejabat dan aparat negara yang masih terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo.

Hingga berita ini diterbitkan, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait tuntutan tersebut.

(Sumber Berita: Kompas.Id)