Berita Terbaru

6/recent/ticker-posts

REKAMAN PERCAKAPAN DISITA, KASUS PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO DIDALAMI KE ARAH DUGAAN MAKAR

JAKARTA, OLEMAH.COM – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus berkembang. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa penyidik telah mengamankan sebagian besar rekaman percakapan dari telepon seluler sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Rekaman itu kini sedang didalami untuk mengungkap hubungan antara pihak-pihak yang terlibat serta kemungkinan adanya permufakatan jahat di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Yusril menjelaskan, meskipun terdapat upaya penghapusan sebagian data dari komputer, penyidik masih berhasil memperoleh sebagian besar rekaman pembicaraan dari sejumlah telepon seluler yang berkaitan dengan perkara.

“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ujar Yusril, sebagaimana dikutip dari wawancara yang disiarkan melalui kanal YouTube Tribunnews, Kamis (19/11/2026).

Menurut Yusril, hasil pendalaman barang bukti elektronik tersebut menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dengan tindak pidana lain, termasuk dugaan makar.

Ia menyebut indikasi permufakatan jahat mulai terlihat dari hasil pemeriksaan, tetapi penyidik masih harus mengungkap rangkaian perbuatan, tujuan, serta sejauh mana dugaan tindakan tersebut telah dilakukan.

Penyidik Dalami Kemungkinan Penerapan Pasal Makar

Yusril menjelaskan, setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan, penyidik telah memiliki gambaran mengenai perkara dan pihak-pihak yang perlu didalami lebih lanjut.

Namun, penetapan seseorang sebagai tersangka tetap harus didasarkan pada kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana. Karena itu, penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar.

Ia juga membuka kemungkinan adanya perkembangan penerapan pasal pidana, termasuk penambahan pasal terkait dugaan makar terhadap tersangka yang telah ada atau kemungkinan penetapan tersangka baru apabila ditemukan bukti yang cukup.

Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan atau intersepsi elektronik, tetapi juga menelusuri motif, tujuan, dan kemungkinan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sebelumnya, Yusril menyampaikan bahwa keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya SPDP. Pemerintah, menurutnya, menyerahkan proses pembuktian kepada penyidik agar perkara ditangani secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.

Yusril Jelaskan Tahapan dalam Dugaan Tindak Pidana Makar

Dalam keterangannya, Yusril menjelaskan bahwa tindak pidana makar memiliki tahapan yang perlu diperiksa secara cermat, mulai dari permufakatan jahat, perbuatan persiapan, hingga permulaan pelaksanaan.

Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan untuk mengetahui apakah dugaan tindakan tersebut masih berada pada tahap perencanaan atau telah memasuki tahap pelaksanaan.

Yusril juga menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang perlu didalami berdasarkan motif dan tujuan di balik tindakan tersebut.

Beberapa kemungkinan yang menurutnya perlu ditelusuri antara lain dugaan rencana membunuh Presiden, melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, atau melumpuhkan pemerintahan beserta alat perlengkapan negara.

Namun, berbagai kemungkinan tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan bahwa tujuan tindak pidana tersebut telah terbukti.

Menurut Yusril, gelar perkara diperlukan untuk menguji bukti serta melihat hubungan antara para pihak yang diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Bareskrim Periksa 59 Saksi dan Gelar Perkara Internal

Perkembangan penyidikan juga disampaikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, mengatakan penyidik telah memeriksa 59 saksi sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026.

Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti lainnya.

Pada Kamis (19/11/2026), Bareskrim Polri menggelar perkara secara internal dengan melibatkan penyidik, Biro Pengawasan Penyidikan, Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektorat Pengawasan Umum, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta sejumlah ahli.

Susatyo menjelaskan, gelar perkara tersebut bertujuan menguji fakta dan bukti baru sekaligus memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum.

Setelah gelar perkara internal, penyidik menjadwalkan ekspose bersama tim Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026).

Hasil ekspose tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai konstruksi perkara dan perkembangan penyidikan yang sedang berjalan.

Status Dugaan Makar Masih Harus Dibuktikan

Yusril menegaskan bahwa indikasi permufakatan jahat yang ditemukan penyidik masih harus didalami melalui proses hukum. Penentuan pihak yang bertanggung jawab serta penerapan pasal pidana tetap bergantung pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.

Hal senada juga tercermin dalam penjelasan Bareskrim Polri bahwa pembuktian dugaan tindak pidana makar membutuhkan analisis terhadap rangkaian perbuatan, mulai dari permufakatan, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan.

Dengan demikian, dugaan makar dalam perkara ini belum dapat disamakan dengan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Publik kini menantikan perkembangan hasil ekspose antara penyidik Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung yang dijadwalkan pada 20 November 2026. Proses tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat arah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.


Sumber : TRIBUNNEWSMAKER.COM

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 20 Npvember 2026

Posting Komentar

0 Komentar