Fraksi gabungan tersebut meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendataan dan distribusi bantuan agar seluruh masyarakat yang membutuhkan di 32 distrik dan 248 kampung mendapatkan perhatian secara adil.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Kabupaten Nduga, Nikolaus Heluka, membenarkan kepada awak media melalui pesan WhatsApp bahwa Fraksi Gabungan Golkar dan PDIP menyoroti persoalan penyaluran bantuan beras bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Nduga.
Menurut informasi yang menjadi perhatian fraksi, dari total 32 distrik di Kabupaten Nduga, pemerintah daerah bersama Dinas Sosial disebut baru menetapkan 12 distrik sebagai wilayah terdampak kekeringan.
Fraksi menilai penetapan tersebut perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan kondisi riil masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nduga.
PENYALURAN BANTUAN BERAS DINILAI BELUM MERATA
Fraksi Gabungan Golkar dan PDIP juga menyoroti pelaksanaan penyaluran bantuan beras kekeringan yang berdasarkan informasi diterima fraksi baru terpusat di wilayah Gwujawagi, yang mencakup Distrik Wutpaga dan Distrik Nenggianggin.
Sementara itu, masyarakat di distrik lainnya juga membutuhkan perhatian pemerintah karena menghadapi persoalan kebutuhan pangan dan dampak kekeringan.
Fraksi mempertanyakan dasar penentuan lokasi penyaluran bantuan serta mekanisme distribusinya.
Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kriteria penerima, jumlah bantuan beras, wilayah sasaran, serta tahapan penyaluran kepada masyarakat.
BUPATI NDUGA DIMINTA MEMPERHATIKAN SELURUH 32 DISTRIK
Fraksi Gabungan Golkar dan PDIP meminta Bupati Kabupaten Nduga agar melihat kondisi masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya terfokus pada wilayah tertentu.
Kabupaten Nduga memiliki 32 distrik dan 248 kampung dengan kondisi geografis serta tantangan akses transportasi yang berbeda-beda.
Karena itu, kebijakan penyaluran bantuan sosial harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, hasil pendataan, dan verifikasi langsung di lapangan.
Fraksi menegaskan bahwa masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan maupun wilayah yang sulit dijangkau tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan pemerintah.
3. GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN DIMINTA MELAKUKAN EVALUASI
Selain pemerintah kabupaten, Fraksi Gabungan Golkar dan PDIP juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan dan Dinas Sosial Kabupaten Nduga.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program bantuan sosial, khususnya bantuan beras bagi masyarakat terdampak kekeringan, berjalan berdasarkan prinsip pemerataan, transparansi, dan keadilan.
Pemerintah provinsi diharapkan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan program bantuan sosial di seluruh kabupaten sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
DANA OTSUS HARUS MEMPERHATIKAN HAK MASYARAKAT OAP
Fraksi Gabungan Golkar dan PDIP turut menegaskan pentingnya memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Provinsi Papua Pegunungan memiliki delapan kabupaten. Karena itu, pelaksanaan program pembangunan dan bantuan sosial harus memperhatikan kebutuhan masyarakat secara inklusif dan tidak terpusat pada kelompok maupun wilayah tertentu.
Setiap masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan berhak mendapatkan pelayanan pemerintah secara adil tanpa diskriminasi.
PEMERINTAH DIMINTA MEMPERBAIKI POLA PELAYANAN PUBLIK
Fraksi Gabungan Golkar dan PDIP meminta pemerintah daerah segera memperbaiki pola pelayanan publik, terutama dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan penanganan dampak kekeringan.
Pemerintah diminta memastikan kondisi riil masyarakat melalui pendataan dan verifikasi langsung di lapangan sebelum menetapkan wilayah penerima bantuan.
Selain itu, mekanisme distribusi bantuan harus dilakukan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Fraksi berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan mengenai penetapan 12 distrik sebagai wilayah terdampak kekeringan serta memastikan kondisi masyarakat di 20 distrik lainnya juga mendapatkan perhatian.
NIKOLAUS HELUKA BENARKAN SIKAP FRAKSI
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRK Kabupaten Nduga, Nikolaus Heluka, membenarkan kepada awak media melalui pesan WhatsApp bahwa persoalan penyaluran bantuan beras kekeringan tersebut menjadi perhatian Fraksi Gabungan Golkar dan PDIP.
Pernyataan tersebut memperkuat sikap fraksi yang meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap penetapan wilayah terdampak dan mekanisme distribusi bantuan.
Fraksi berharap pemerintah Kabupaten Nduga dapat memberikan penjelasan secara terbuka serta memastikan seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan memperoleh perhatian sesuai kondisi di lapangan.
Bagi Fraksi Gabungan Golkar dan PDIP, bantuan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama ketika menghadapi persoalan kekeringan dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
Sumber : Kaki Abu
EditOr : Redaksi Olemah.com
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 14 Npvember 2026
0 Komentar