Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 November 2026, tersebut diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris dinas, kepala subbagian umum dan kepegawaian, serta operator MyASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya untuk mendukung pengelolaan administrasi dan layanan kepegawaian.
Turut hadir Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Hasan, S.Sos., M.Adm.SDA, serta Kepala BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan, Elias Wenda.
Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., sebagai narasumber yang menyampaikan materi secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Gubernur Minta ASN Serius Mengikuti Pelatihan
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan bahwa sebagai provinsi yang masih relatif baru, Papua Pegunungan membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari BKN, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya dalam pengelolaan manajemen aparatur sipil negara.
Gubernur meminta seluruh ASN mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan tidak menganggap pelatihan ini sebagai kegiatan biasa atau sekadar formalitas.
“Kami di Papua Pegunungan ini baru, sehingga kami meminta bimbingan dari BKN Pusat maupun BKN di daerah. Karena itu, bagi ASN yang menganggap kegiatan ini biasa saja, saya minta agar mengikuti dengan baik supaya semuanya terarah dan seluruh aturan ASN dapat diikuti dengan sebaik-baiknya,” demikian inti arahan Gubernur dalam sambutannya.
Menurut Gubernur, pemahaman terhadap sistem dan aturan kepegawaian sangat penting agar seluruh aparatur dapat bekerja secara terarah serta menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengharapkan seluruh peserta mengikuti setiap materi yang disampaikan narasumber agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan administrasi kepegawaian di masing-masing OPD.
Gubernur Minta Seleksi CPNS ke Depan Tidak Hanya Online, Perhatikan Putra-Putri Asli Papua
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Pegunungan juga menyampaikan perhatian khusus terhadap mekanisme penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada masa mendatang.
Gubernur berharap proses penerimaan CPNS ke depan tidak hanya mengandalkan sistem online, tetapi dapat mempertimbangkan pelaksanaan secara offline atau tatap muka. Menurutnya, mekanisme seleksi perlu memperhatikan kondisi geografis, keterbatasan fasilitas teknologi, serta perbedaan akses dan kualitas pendidikan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.
Ia menjelaskan bahwa kondisi pendidikan putra-putri asli Papua Pegunungan tidak selalu sama dengan peserta dari kota-kota besar yang memiliki fasilitas pendidikan, akses teknologi, dan sarana pembelajaran lebih memadai.
Karena itu, Gubernur meminta BKN Pusat maupun BKN di daerah agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut dalam pembahasan mekanisme penerimaan CPNS ke depan.
Gubernur juga mengaitkan harapan tersebut dengan semangat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, terutama kebijakan afirmasi dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), sehingga putra-putri asli Papua Pegunungan memperoleh kesempatan yang layak untuk mengabdi sebagai aparatur negara di daerahnya sendiri.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa keterbatasan akses pendidikan dan teknologi tidak menjadi hambatan bagi anak-anak asli Papua untuk memperoleh kesempatan dalam proses penerimaan ASN.
Gubernur berharap mekanisme seleksi CPNS ke depan dapat mempertimbangkan kondisi khusus Papua Pegunungan, termasuk kemungkinan pelaksanaan tes secara langsung atau offline, tanpa mengabaikan persyaratan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Usulan tersebut diharapkan menjadi bahan pembahasan bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, BKN Pusat, dan Kantor Regional IX BKN Jayapura.
Kepala BKN RI Sampaikan Materi Melalui Zoom Meeting
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., memberikan materi secara daring melalui Zoom Meeting.
Penyampaian materi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendapatkan penjelasan mengenai Platform ASN Digital serta perkembangan sistem pengelolaan kepegawaian nasional.
Kehadiran Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura juga menjadi bagian dari dukungan koordinasi antara BKN dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam memperkuat penerapan sistem manajemen ASN berbasis digital.
Melalui sosialisasi ini, peserta diharapkan memahami tata cara penggunaan Platform ASN Digital, mengakses layanan kepegawaian, serta mengikuti perkembangan kebijakan dan sistem administrasi ASN secara nasional.
Libatkan Pimpinan OPD hingga Operator MyASN
Kegiatan ini melibatkan para kepala OPD, sekretaris dinas, kepala subbagian umum dan kepegawaian, serta operator MyASN dari masing-masing perangkat daerah.
Keterlibatan seluruh unsur tersebut penting untuk membangun pemahaman bersama dalam pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis digital.
Para operator MyASN diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis dalam mendukung pengelolaan data dan layanan kepegawaian. Sementara itu, pimpinan OPD dan pejabat yang membidangi urusan umum dan kepegawaian diharapkan memperkuat koordinasi serta memastikan penerapan sistem berjalan sesuai ketentuan.
Dorong Transformasi Digital Birokrasi Papua Pegunungan
Penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi ini menjadi salah satu langkah BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung transformasi digital birokrasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan aparatur sipil negara.
Penerapan Platform ASN Digital diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketertiban administrasi, serta kemudahan akses layanan kepegawaian bagi seluruh ASN.
Melalui kegiatan yang berlangsung hingga 11 November 2026 ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan kerja masing-masing.
Dengan dukungan BKN RI, Kantor Regional IX BKN Jayapura, dan BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan, penerapan Platform ASN Digital diharapkan semakin optimal untuk mendukung terwujudnya ASN yang profesional, disiplin, adaptif, serta bekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Sumber : Kaki Abu
EditOr : Redaksi Olemah.com
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 09 Npvember 2026
0 Komentar