Ketua Umum Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, Pendeta Yahya Lagowan, M.Th., bersama kuasa hukumnya, Frederika Korain, S.H., MAAPD, usai sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Istimewa.
JAYAPURA, OLEMAH.COM – Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang menyatakan pengalihan serta pencatatan perpanjangan merek terdaftar “Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (Kingmi) Di Tanah Papua + Logo” oleh pihak lain tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan yang dijatuhkan pada 12 November 2026 tersebut menjadi perkembangan penting dalam sengketa kepemilikan merek dan logo Gereja Kingmi di Tanah Papua yang telah berlangsung selama beberapa tahun.
Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000365027 Kelas 41 itu menggunakan logo Injil Empat Berganda berlatar Pulau Papua. Berdasarkan keterangan pihak Gereja Kingmi di Tanah Papua, merek tersebut merupakan hak sah organisasi gereja yang dipimpinnya.
Ketua Umum Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, Pendeta Yahya Lagowan, M.Th., menyambut antusias putusan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Makassar serta kuasa hukum dari Veritas Law Office yang telah mendampingi proses hukum sengketa merek tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih juga yang setinggi-tingginya kepada kuasa hukum kami dari kantor hukum Veritas Law Office. Permasalahan merek yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini akhirnya menemui titik terang dan kembali menegaskan hak sah kami melalui putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dijatuhkan kemarin, tanggal 12 November 2026,” ujar Yahya Lagowan.
Dukungan terhadap putusan tersebut juga disampaikan Sekretaris Angkatan Muda (AMKI) Gereja Kingmi di Tanah Papua, Apedeus Mote dan Yehuda Gobay. Keduanya mewakili kalangan profesional dan menyampaikan bahwa putusan pengadilan tersebut memberikan kepastian hukum bagi gereja.
Mereka turut menyampaikan terima kasih kepada pengadilan dan tim kuasa hukum Veritas Law Office atas pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa merek tersebut.
Empat Poin Penting dalam Putusan PN Makassar
Kuasa hukum Gereja Kingmi di Tanah Papua, Frederika Korain, S.H., MAAPD, menjelaskan bahwa terdapat empat poin utama dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar pada 12 November 2026.
Pertama, pengadilan menegaskan bahwa merek “Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (Kingmi) Di Tanah Papua + Logo” dengan Nomor Pendaftaran IDM000365027 Kelas 41, yang tanggal penerimaannya 28 Januari 2011 dan tanggal pendaftarannya 9 Agustus 2012, semula terdaftar secara sah atas nama Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua.
Kedua, pengalihan merek dari Badan Pengurus Harian Sinode kepada Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (Kingmi) Papua dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Ketiga, pencatatan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek Nomor Pendaftaran IDM000365027 atas nama Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (Kingmi) Papua juga dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Keempat, pengadilan memerintahkan Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, selaku Turut Tergugat, untuk mencoret pencatatan pengalihan hak atas merek dan melakukan penyesuaian pencatatan perpanjangan dalam Daftar Umum Merek. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Sengketa Merek Berlangsung Bertahun-tahun
Frederika Korain menjelaskan bahwa Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua melalui Badan Pengurus Harian Sinode merupakan pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut secara sah.
Merek itu diterima pada 28 Januari 2011 dan terdaftar pada 9 Agustus 2012. Namun, dalam perjalanan administrasinya, merek tersebut kemudian dialihkan kepada Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (Kingmi) Papua (Perkumpulan) dan masa perlindungannya diperpanjang pada 2021.
Menurut Frederika, pengalihan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Merek yang mengatur mekanisme pengalihan hak atas merek. Karena pengalihan dinyatakan tidak sah, pencatatan perpanjangan merek oleh pihak Perkumpulan tersebut juga dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan pengadilan.
“Pengalihan itu tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 41 Undang-Undang Merek yang secara limitatif mengatur mekanisme pengalihan merek. Dengan tidak sahnya pengalihan merek, maka perpanjangan pendaftaran merek oleh pihak Perkumpulan tersebut otomatis tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Merek ini tetaplah hak sah milik Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua,” kata advokat perempuan Papua yang akrab disapa Rika.
Harapan Mengakhiri Polemik Kepemilikan Merek
Frederika Korain berharap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dapat mengakhiri polemik yang selama ini berlangsung dan memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan merek serta logo Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua.
Putusan tersebut juga menjadi dasar bagi proses penyesuaian administrasi merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Bagi Gereja Kingmi di Tanah Papua, kepastian kepemilikan merek dan logo bukan hanya berkaitan dengan administrasi organisasi, tetapi juga menyangkut identitas kelembagaan yang digunakan dalam pelayanan dan kegiatan gereja.
Meski demikian, pelaksanaan perintah pengadilan terkait pencatatan merek tetap mengikuti ketentuan mengenai kekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam amar putusan.
Sumber : Piter logon
EditOr : Redaksi Olemah.com
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 14 Npvember 2026
0 Komentar