DPR Papua Pegunungan Gelar Paripurna, Bahas LKPJ Gubernur 2025 dan Program Perda 2026

WAMENA, OLEMAH.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025, sekaligus penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Wamena pada Jumat, 24 April 2026, dan menjadi agenda penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan serta pembangunan daerah di Provinsi Papua Pegunungan.

Bahas Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2025

Rapat paripurna ini menjadi forum resmi legislatif untuk menerima dan membahas laporan pertanggungjawaban gubernur atas pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta capaian pembangunan selama Tahun Anggaran 2025.

Melalui pembahasan tersebut, DPR Papua Pegunungan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain:

Pelaksanaan program prioritas daerah

Penggunaan APBD Tahun 2025

Efektivitas pembangunan di sektor strategis

Pelayanan publik kepada masyarakat

Tetapkan Program Perda Tahun 2026

Selain membahas LKPJ gubernur, rapat paripurna juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

Agenda ini menjadi langkah strategis dalam menyusun dasar hukum pembangunan daerah ke depan, termasuk regulasi yang menyentuh kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan.

Program Perda diharapkan mampu mendorong:

Kepastian hukum daerah

Peningkatan pelayanan publik

Perlindungan masyarakat adat

Percepatan pembangunan ekonomi dan sosial

 Momentum Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Paripurna tersebut menjadi simbol penting sinergi antara pemerintah daerah dan DPR Papua Pegunungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.

Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dinilai sangat penting agar pembangunan di Papua Pegunungan berjalan tepat sasaran.

Harapan untuk Papua Pegunungan

Masyarakat berharap hasil rapat paripurna ini melahirkan kebijakan nyata yang menjawab tantangan daerah, terutama di bidang:

1. Infrastruktur

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat

5. Stabilitas sosial dan keamanan

Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan ini menjadi tonggak penting dalam evaluasi kinerja pemerintah sekaligus penyusunan arah regulasi 2026 demi kemajuan Papua Pegunungan yang lebih baik.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 24 April 2026