Rapat tersebut membahas dugaan penembakan terhadap enam warga sipil di sekitar Kampung Samboga, Distrik Seredala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang dilaporkan terjadi pada 18 September 2026.
Dalam rapat yang diikuti sekitar 16–20 peserta tersebut, HPMY menyampaikan keprihatinan atas informasi mengenai kondisi enam warga sipil yang disebut menjadi korban.
HPMY juga membahas perlunya perlindungan terhadap masyarakat sipil, akses kemanusiaan, pencarian terhadap korban yang belum ditemukan, serta proses pengungkapan fakta secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kronologi Menurut Keterangan HPMY
Ketua Umum HPMY, Yanais N. Yalak, menyampaikan kronologi berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai pihak di lapangan.
Menurut versi yang dibacakan HPMY, keenam warga tersebut sebelumnya berada di lokasi pendulangan emas lokal di sekitar wilayah Samboga. Mereka kemudian disebut melakukan perjalanan kembali menuju Kampung Samboga sekitar pukul 00.15 WIT.
Ketika sampai di sekitar ujung jalan aspal yang terputus, menurut keterangan yang disampaikan HPMY, rombongan tersebut diduga berhadapan dengan personel aparat keamanan yang sebelumnya disebut melakukan pemantauan menggunakan drone.
HPMY menyampaikan dugaan bahwa terjadi penembakan setelah para warga tiba di lokasi tersebut. Dalam versi yang disampaikan dalam rapat, empat orang kemudian melarikan diri ke arah hutan, sedangkan dua orang ditemukan dalam kondisi kritis akibat luka yang dilaporkan sebagai luka tembak.
Namun, keterangan mengenai waktu, lokasi dan kronologi tersebut masih memerlukan verifikasi. Pihak-pihak yang berwenang belum memberikan penjelasan resmi yang mengonfirmasi seluruh rangkaian kronologi tersebut.
Enam Warga yang Dilaporkan Menjadi Korban
HPMY menyebut enam nama yang dilaporkan berkaitan dengan peristiwa tersebut, yaitu:
1. Yonas Aje, 22 tahun
2. Pilatus Porpom, 25 tahun
3. Daniel Timuka, 19 tahun
4. Kani Borpom, 20 tahun
5. Yanus Patika, 28 tahun
6. Elli Timuka, 28 tahun
Nama-nama tersebut juga disebut tercantum dalam laporan Human Rights Defender (HRD) yang diberitakan sejumlah media.
Namun, HPMY menegaskan bahwa status keenam warga tersebut serta detail kondisi masing-masing tetap perlu merujuk pada hasil verifikasi lapangan, keterangan resmi pihak berwenang dan keluarga korban.
Dua Korban Disebut Telah Dievakuasi, Empat Masih Dicari
Menurut laporan yang telah diberitakan sebelumnya, proses pencarian dan evakuasi dilakukan oleh unsur masyarakat, keluarga korban, tokoh adat, pemerintah kampung, unsur gereja dan aktivis kemanusiaan.
Dua warga yang ditemukan dalam kondisi kritis kemudian disebut telah dievakuasi menuju RSUD Dekai pada 22 September 2026.
Sementara itu, empat warga lainnya masih dilaporkan dalam pencarian.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama HPMY. Organisasi mahasiswa tersebut menilai pencarian dan penyelamatan terhadap warga yang belum ditemukan harus menjadi prioritas kemanusiaan.
HPMY Soroti Dugaan Intimidasi terhadap Warga
Selain dugaan penembakan, HPMY juga menyampaikan adanya laporan mengenai dugaan intimidasi terhadap masyarakat di Kampung Samboga.
HPMY menyebut seorang pemuda yang hendak memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut diduga mengalami kekerasan fisik.
Atas informasi tersebut, HPMY meminta agar setiap dugaan tindakan kekerasan terhadap masyarakat diperiksa secara objektif dan tidak dibiarkan tanpa proses hukum.
Dugaan Kerusakan Gedung Gereja
HPMY dalam rapatnya juga menyampaikan informasi mengenai dugaan penggeledahan atau tindakan aparat di Gedung Gereja GIDI Samboga.
Menurut keterangan yang disampaikan HPMY, terdapat laporan mengenai kerusakan pada bagian pintu gereja, kursi dan mimbar.
HPMY meminta informasi tersebut diverifikasi melalui pemeriksaan langsung di lokasi serta keterangan dari pengurus gereja dan masyarakat setempat.
HPMY Minta Perlindungan Masyarakat Sipil
HPMY menyatakan keselamatan masyarakat sipil harus menjadi perhatian utama seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan keamanan di Kabupaten Yahukimo.
Menurut HPMY, masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban dalam situasi konflik dan ketegangan keamanan.
Karena itu, HPMY meminta pemerintah dan aparat keamanan memastikan adanya perlindungan terhadap masyarakat, termasuk membuka ruang bagi pihak kemanusiaan untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan bantuan.
Tuntutan Khusus HPMY
Dalam rapat pembacaan situasi tersebut, HPMY merumuskan sejumlah tuntutan khusus terkait jaminan perlindungan masyarakat sipil.
Pertama, menjamin keselamatan masyarakat sipil.
HPMY mendesak pemerintah segera memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat sipil di Kabupaten Yahukimo, khususnya masyarakat yang berada di wilayah rawan konflik dan kekerasan.
Kedua, menghentikan intimidasi terhadap masyarakat.
HPMY meminta pimpinan TNI-Polri, baik unsur organik maupun unsur penugasan, memastikan tidak terjadi tindakan intimidasi, kekerasan atau tindakan lain yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sipil.
Ketiga, gereja ikut menyuarakan perlindungan korban.
HPMY meminta seluruh denominasi gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Yahukimo turut menyuarakan perlindungan terhadap masyarakat sipil serta memberikan dukungan kemanusiaan kepada korban dan keluarga korban.
Keempat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengambil langkah.
HPMY meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian HAM, bersama Pemerintah Kabupaten Yahukimo segera melakukan dialog yang melibatkan semua pihak serta mengambil langkah terhadap persoalan yang terjadi.
HPMY Sampaikan Tuntutan Umum
Selain tuntutan khusus, HPMY menyampaikan tuntutan umum kepada Pemerintah Republik Indonesia.
HPMY mendesak Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperhatikan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi di Kabupaten Yahukimo dan wilayah Tanah Papua.
HPMY meminta setiap dugaan pelanggaran terhadap hak warga negara diperiksa melalui mekanisme hukum dan HAM yang transparan, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.
HPMY juga meminta Menteri Pertahanan Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan penugasan pasukan TNI-Polri, baik organik maupun non-organik, di Yahukimo dan Tanah Papua, termasuk tuntutan agar pasukan ditarik dari wilayah tersebut.
HPMY Dorong Investigasi Independen
HPMY juga mendorong agar dugaan penembakan terhadap warga sipil di Samboga tidak hanya menjadi perdebatan antara pihak-pihak yang saling menuduh.
Menurut HPMY, diperlukan investigasi yang independen, transparan dan berbasis bukti untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Investigasi tersebut, menurut tuntutan HPMY, perlu mencakup:
pemeriksaan lokasi kejadian;
pemeriksaan saksi;
pemeriksaan kondisi korban;
pemeriksaan medis dan forensik;
pemeriksaan jenis serta asal proyektil apabila tersedia;
pemeriksaan rekaman atau dokumentasi yang berkaitan dengan kejadian;
pemeriksaan keberadaan dan pergerakan personel keamanan di sekitar lokasi;
pencarian terhadap empat warga yang masih dilaporkan belum ditemukan; serta
pemberian informasi yang terbuka kepada keluarga korban dan masyarakat.
Versi Peristiwa Masih Memerlukan Verifikasi
Sejumlah pemberitaan mengenai kasus Samboga menunjukkan adanya perbedaan informasi mengenai jumlah korban dan pihak yang diduga bertanggung jawab.
Laporan HRD dan Persekutuan Gereja-Gereja Yahukimo (PGGY) menyebut enam warga sipil sebagai korban, dengan dua orang dievakuasi dan empat lainnya masih dicari.
Di sisi lain, laporan mengenai klaim TPNPB menyebut jumlah yang lebih besar dalam insiden tersebut.
Sementara itu, pejabat TNI yang dikutip media disebut belum menerima informasi resmi dari satuan terkait. Dandim Yahukimo Letkol Inf Rifqi Khanif juga diberitakan menyangkal adanya insiden sebagaimana yang dituduhkan.
Karena itu, informasi mengenai pelaku, mekanisme penembakan, jumlah korban sebenarnya dan rangkaian kejadian secara lengkap masih perlu diverifikasi melalui penyelidikan resmi dan pemeriksaan independen.
HPMY: Keselamatan Warga Sipil Harus Menjadi Prioritas
HPMY menegaskan penyelesaian persoalan keamanan di Yahukimo harus tetap menempatkan keselamatan masyarakat sipil sebagai prioritas.
HPMY meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk keadaan di tengah masyarakat.
HPMY juga menyerukan agar keluarga korban mendapatkan informasi yang jelas, korban memperoleh pelayanan medis yang layak, serta warga yang masih belum ditemukan segera mendapatkan upaya pencarian dan pertolongan.
Bagi HPMY, dugaan penembakan terhadap warga sipil bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut hak hidup, rasa aman, perlindungan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Melalui rapat pembacaan situasi dan pernyataan sikap pada 24 September 2026, HPMY se-Jawa, Bali dan Sumatera menyatakan akan terus mengawal informasi mengenai kasus Samboga serta mendorong adanya penyelesaian yang berdasarkan fakta, hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
HPMY menyerukan kepada pemerintah, aparat keamanan, gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga HAM dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memastikan keselamatan warga sipil di Kabupaten Yahukimo.
HPMY menuntut keadilan, transparansi, perlindungan masyarakat sipil dan pengungkapan fakta secara menyeluruh atas dugaan penembakan enam warga sipil di Samboga, Kabupaten Yahukimo.
Sumber : HPMY
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 24 September 2026
0 Komentar