Jakarta, Olemah.com – Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) kembali menjadi sorotan publik setelah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK nantinya akan sangat menentukan masa depan puluhan bahkan ratusan Proyek Strategis Nasional (PSN), mulai dari jalan tol, bandara, hingga kawasan industri yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.
Mengapa UUCK Krusial bagi PSN?
Sebelum UUCK disahkan, pembangunan infrastruktur kerap terhambat birokrasi rumit. Investor maupun pemerintah daerah harus mengurus puluhan izin dari pusat hingga ke daerah, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tidak jarang, kondisi ini memicu praktik korupsi dan memperlambat proyek.
UUCK hadir untuk memangkas hambatan tersebut. Beberapa poin penting yang berpengaruh langsung terhadap percepatan PSN antara lain:
Perizinan Berbasis Risiko (Risk-Based Licensing): Sistem lama digantikan dengan skema perizinan berbasis risiko. Proyek berisiko rendah bisa langsung berjalan, sementara yang berisiko tinggi tetap melalui prosedur ketat.
Percepatan Pengadaan Tanah: Salah satu masalah klasik PSN adalah sulitnya pembebasan lahan. UUCK memberi kemudahan agar proses berjalan lebih cepat, meski menimbulkan kritik karena dianggap merugikan pemilik tanah.
Dengan kata lain, UUCK menjadi “pedal gas” yang memungkinkan pemerintah menggerakkan pembangunan dengan lebih cepat.
Mengapa UUCK Digugat?
Meski dinilai efektif mempercepat pembangunan, UUCK justru menuai banyak penolakan dari serikat buruh, aktivis lingkungan, hingga organisasi masyarakat sipil. Gugatan ke MK didasarkan pada dua alasan utama:
Cacat Prosedural: Proses penyusunan dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik.
Konten Kontroversial: UUCK dituding melemahkan hak pekerja (pesangon dan upah), mengancam kelestarian lingkungan, serta meminggirkan hak masyarakat adat.
Dengan kondisi ini, MK dihadapkan pada dua pilihan sulit: melanjutkan UUCK demi percepatan pembangunan, atau mengabulkan gugatan demi perlindungan hak-hak dasar dan lingkungan hidup.
Jika Gugatan Dikabulkan
Apabila MK memutuskan UUCK inkonstitusional, dampaknya bisa sangat luas. UU ini bisa dicabut seluruhnya atau hanya sebagian pasal yang dianggap bermasalah. Jika hal itu terjadi, perizinan dan pengadaan tanah bisa kembali ke aturan lama yang jauh lebih lambat. Konsekuensinya, banyak proyek strategis berpotensi tertunda, bahkan terhenti. Investor juga dikhawatirkan kehilangan kepercayaan, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, jika gugatan ditolak, UUCK akan tetap berlaku, dan pemerintah bisa terus mendorong percepatan PSN sesuai agenda pembangunan nasional.
Menunggu Putusan MK
Kini, perhatian publik tertuju pada MK. Putusan lembaga tersebut bukan hanya akan menentukan nasib satu undang-undang, tetapi juga arah pembangunan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Pertanyaannya, apa yang lebih penting: percepatan pembangunan meski ada risiko, atau perlindungan hak-hak dasar dan lingkungan meski pembangunan melambat?
Sumber : Merdeka.com
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 24 September 2025
0 Komentar