Dalam diskusi publik yang mengulas dinamika ini, pengamat menyoroti arah kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump yang kembali menegaskan Doktrin Monroe sebagai pijakan strategis. Doktrin ini memandang kawasan Barat (Belahan Bumi Barat) sebagai wilayah pengaruh utama Amerika Serikat—sebuah pendekatan lama yang kini dibingkai ulang untuk menghadapi “rest of the world” di tengah kompetisi global yang kian keras.
Doktrin, Dominasi, dan Preseden Berbahaya
Menurut pengamat, dokumen National Security Strategy yang dirilis awal masa jabatan Trump menekankan dominasi mutlak Amerika Serikat dalam hubungan internasional. Venezuela dipandang sebagai salah satu “cara paling keras” untuk menunjukkan pesan tersebut.
Yang dipersoalkan, lanjut mereka, adalah absennya prosedur hukum internasional dan mekanisme domestik AS yang lazim dalam operasi sebesar ini. Penahanan kepala negara berdaulat—dalam hal ini Nicolás Maduro—dan proses hukum di negara lain dinilai berada di luar praktik kerja sama antarnegara yang diakui.
Jika dalihnya penegakan hukum—mulai dari narkotika, migrasi ilegal, hingga terorisme—pengamat menilai seharusnya jalur International Criminal Court (ICC) atau mekanisme multilateral lain yang ditempuh. Fakta bahwa AS kerap tidak meratifikasi atau menghormati yurisdiksi ICC memperkuat kritik bahwa alasan hukum lebih menyerupai pintu masuk politik.
Polarisasi Domestik dan Risiko Kawasan
Di dalam Venezuela sendiri, situasi disebut kian terpolarisasi: sebagian masyarakat loyal pada pemerintah, sebagian lain merasa terlepas dari cengkeraman ekonomi yang memburuk. Polarisasi ini, menurut pengamat, berbahaya karena politik Amerika Latin cenderung membelah tajam antara kiri dan kanan, dengan ruang tengah yang sempit—memperbesar risiko instabilitas berkepanjangan.
Bukan Venezuela Saja
Analisis juga menyoroti bahwa Venezuela bukan satu-satunya fokus. Indikasi penguatan basis militer dan kemitraan keamanan AS di berbagai kawasan—termasuk Karibia dan Asia—dipandang sebagai bagian dari strategi luas. Narasi apa pun (energi, keamanan, antikorupsi) dinilai dapat digunakan sebagai justifikasi intervensi jika kepentingan strategis dipertaruhkan.
Pengamat mengingatkan, preseden ini berpotensi menggoyang tatanan hukum internasional dan meningkatkan ketidakpastian global. “Bukan untuk menakut-nakuti,” ujar salah satu narasumber, “tetapi sinyal eskalasi global menguat jika dominasi dipaksakan tanpa rambu hukum.”
Waspada dan Multilateralisme
Kesimpulan sementara para pengamat: komunitas internasional perlu lebih waspada dan mendorong penyelesaian multilateral berbasis hukum, agar konflik tidak merembet menjadi instabilitas regional atau bahkan global.
Sumber : TV One
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 07 Januari 2026
0 Komentar