Presiden Prabowo Ultimatum Bea Cukai: Jika Tak Berbenah, Dibekukan dan 16.000 Pegawai Terancam Dirumahkan

JAKARTA, Olemah.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Presiden bahkan disebut siap membekukan instansi tersebut dan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional, Société Générale de Surveillance (SGS), seperti era Orde Baru, apabila kinerja Bea Cukai tidak segera membaik.

Peringatan tegas ini muncul akibat persepsi publik yang memburuk terhadap instansi kepabeanan tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," tegas Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Prabowo Beri Tenggat 1 Tahun untuk Perbaikan Total

Purbaya mengaku telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo untuk melakukan bersih-bersih internal tanpa intervensi pihak eksternal. Tenggat ini disebut menjadi penentu masa depan Bea Cukai.

"Saya sudah minta waktu satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya memperbaiki Bea Cukai. Ancaman ini serius," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo dalam berbagai kesempatan menyampaikan kekesalannya terhadap birokrasi kepabeanan yang dianggap menghambat kemudahan usaha dan tidak mampu menghentikan praktik penyelundupan yang merugikan negara serta industri dalam negeri.

Serangkaian Sorotan Serius terhadap Bea Cukai

Bea Cukai memang berada dalam sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari penyelundupan besar-besaran, penetapan nilai pabean tak wajar, hingga kasus dugaan korupsi.

1. Banjir Impor Ilegal

Data BPS menunjukkan impor pakaian bekas ilegal terus meningkat:

2022: US$272.146

2023: US$29.759

2024: US$1,5 juta

Jan–Juli 2025: US$1,31 juta

Praktik ini menekan industri tekstil nasional dan memicu protes dari asosiasi industri.

2. Penetapan Nilai Pabean Tidak Wajar

Kasus yang viral di media sosial mencakup:

Mainan robot milik Youtuber Medy Renaldy yang ditahan karena nilai pabean dianggap tidak sesuai.

Sepasang sepatu yang dikenakan bea masuk Rp31,8 juta, padahal perhitungan normal hanya sekitar Rp5,8 juta.

3. Dugaan Perlakuan Istimewa

Viralnya video Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang disebut tidak menjalani pemeriksaan barang bawaan memicu kritik keras publik terkait standar ganda.

4. Kasus Korupsi Beruntun

Beberapa kasus besar melibatkan pejabat Bea Cukai:

Dugaan korupsi ekspor limbah CPO (POME)

Mantan Kakanwil Bea Cukai Riau jadi tersangka korupsi impor gula

Penyidikan KPK soal pengadaan kapal patroli cepat

Penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat

5. Sorotan Pemerintah Amerika Serikat

Laporan USTR 2025 menyoroti:

Beban administrasi berlebih

Ketidaktransparanan penentuan nilai pabean

Sistem insentif barang sitaan hingga 50% yang dinilai rawan korupsi

Peraturan pra-pengiriman yang tidak sesuai prosedur WTO

AS menyebut Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang masih menerapkan sistem insentif berisiko tinggi tersebut.

Bea Cukai dalam Titik Kritis

Dengan tekanan dari berbagai arah—publik, industri, hingga lembaga internasional—Prabowo menegaskan tidak ada toleransi bagi institusi yang menghambat pertumbuhan ekonomi atau melindungi praktik penyelundupan.

"Bea Cukai harus beres. Jangan memperlama proses, jangan membuat prosedur yang mengada-ada," ujar Prabowo pada April 2025.

Jika ultimatum Presiden tidak diindahkan, bukan tidak mungkin sistem kepabeanan Indonesia kembali diserahkan kepada surveyor asing sebagaimana era 1980–an dan 1990–an.

Sumber : Yanto

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 28 November 2025