Dalam penjelasannya, Dandhy menyebut bahwa situasi yang ia lihat di Papua memiliki kompleksitas persoalan yang jauh lebih besar dibanding konflik Aceh pada masa darurat militer, namun ironisnya sangat minim mendapat perhatian media nasional maupun internasional.
Dandhy mengatakan dirinya pernah mengalami langsung suasana perang dan darurat militer di Aceh saat masih aktif sebagai jurnalis lapangan. Namun ketika melihat kondisi Papua, ia merasakan adanya kemiripan dengan Aceh di masa konflik, hanya saja Papua dinilai seperti wilayah konflik tanpa liputan besar dan tanpa perhatian serius dari media arus utama.
“Selama liputan di Aceh saya mengalami perang dan darurat militer. Tapi ketika melihat Papua, rasanya seperti Aceh tanpa liputan dan tanpa coverage,” ungkap Dandhy.
Menurutnya, persoalan di Papua bukan hanya sekadar konflik bersenjata biasa, tetapi merupakan gabungan dari berbagai persoalan besar yang saling bertumpuk dalam satu wilayah sekaligus.
Ia menyebut Papua menghadapi persoalan deforestasi besar-besaran, konflik agraria, perampasan tanah adat, operasi militer, gelombang pengungsian masyarakat sipil, hingga persoalan kemanusiaan yang sangat kompleks.
“Segala masalahnya lebih besar. Ada deforestasi, perampasan lahan, operasi militer, pengungsian masyarakat, dan semuanya seperti numpuk jadi satu di Papua,” jelasnya.
Menurut Dandhy, situasi ini menjadi ironis karena di era teknologi digital saat ini, hampir seluruh masyarakat telah memiliki akses terhadap telepon genggam dan media sosial, namun isu-isu besar di Papua justru terasa hilang dari ruang publik nasional.
Ia mempertanyakan mengapa berbagai tragedi kemanusiaan dan kerusakan lingkungan besar di Papua tidak muncul secara luas di algoritma media sosial masyarakat Indonesia.
“Teknologinya sekarang jauh lebih maju, semua orang pegang handphone, media sosial ada di mana-mana, tapi cerita sebesar ini seperti tidak ada di algoritma kita,” katanya.
Salah satu persoalan yang paling disorot Dandhy adalah proyek pembukaan hutan besar-besaran di Papua yang disebut sebagai salah satu proyek pembukaan hutan terbesar di dunia saat ini.
Ia menyebut luas kawasan pembukaan hutan tersebut mencapai sekitar 2,5 juta hektare dengan penggunaan ribuan alat berat excavator.
“Di Papua sekarang ada proyek pembukaan hutan terbesar di dunia, sekitar 2,5 juta hektare. Excavator-nya sekitar 2.000 unit. Itu terbesar di dunia,” ungkapnya.
Selain persoalan lingkungan, Dandhy juga menyoroti kondisi pengungsian masyarakat sipil yang menurutnya sangat minim diberitakan media nasional.
Ia menyebut terdapat ribuan pengungsi akibat konflik yang terjadi di beberapa wilayah Papua, namun kondisi tersebut jarang muncul dalam pemberitaan utama media nasional.
“Ada pengungsi sampai sekitar 17 ribu orang dan hampir tidak muncul di headline besar media,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengungkap adanya korban jiwa yang terus terjadi di tengah konflik dan situasi keamanan Papua, namun informasi tersebut sering kali tenggelam dan tidak menjadi perhatian publik luas.
Menurut Dandhy, salah satu penyebab minimnya pemberitaan Papua adalah faktor ekonomi industri media.
Ia menjelaskan bahwa biaya peliputan ke Papua sangat mahal, mulai dari harga tiket pesawat yang bisa mencapai belasan juta rupiah hingga biaya masuk ke wilayah pedalaman yang sangat tinggi dan penuh risiko.
“Meliput Papua itu mahal sekali. Tiket bisa Rp14 juta lebih, belum biaya masuk ke pedalaman dan logistik lainnya,” jelasnya.
Selain biaya tinggi, Dandhy menilai banyak media akhirnya enggan melakukan liputan mendalam mengenai Papua karena dianggap tidak memiliki pasar besar secara industri.
“Media berpikir penontonnya sedikit, liputannya mahal, belum tentu dapat iklan, dan risikonya juga besar secara politik,” katanya.
Ia juga menyinggung bagaimana algoritma media sosial dan industri media modern lebih mengutamakan konten hiburan atau isu populer dibanding tragedi kemanusiaan yang terjadi di Papua.
Menurutnya, persoalan besar yang terjadi di Papua justru terasa jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia karena minimnya distribusi informasi di media sosial maupun media arus utama.
Dandhy mengungkap bahwa banyak penonton film Pesta Babi mengaku baru mengetahui besarnya persoalan di Papua setelah menyaksikan dokumenter tersebut.
“Banyak testimoni yang bilang setelah nonton film itu mereka baru tahu ternyata masalah Papua sebesar itu,” ungkapnya.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sendiri menjadi perhatian luas karena dinilai membuka berbagai realitas sosial dan kemanusiaan di Papua yang selama ini jarang terlihat di ruang publik nasional.
Bagi Dandhy, film tersebut bukan sekadar karya dokumenter biasa, tetapi juga bentuk upaya membuka ruang diskusi publik mengenai berbagai persoalan Papua yang selama ini dianggap tenggelam dari perhatian nasional.
Ia menilai perang terbesar yang kini terjadi di Papua bukan hanya di lapangan konflik, tetapi juga di ruang informasi, media sosial, dan perebutan opini publik.
“Walaupun ada peristiwa sebesar itu di Papua, tetap saja tidak terasa di algoritma kita masing-masing,” katanya.
Pernyataan Dandhy Laksono kini ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu berbagai diskusi publik mengenai kebebasan informasi, akses jurnalistik di Papua, konflik kemanusiaan, serta minimnya perhatian terhadap berbagai persoalan besar yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Sumber : Wawan
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 29 Mei 2026
0 Komentar