Lembaga representatif kultur Orang Asli Papua tersebut menekankan bahwa pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan harus memberikan prioritas kepada Orang Asli Papua (OAP), khususnya putra-putri asli Papua Selatan yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan itu disampaikan Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Papua Selatan, Yohanis Okdinon, dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Jumat (5/6/2026).
Menurut Yohanis, MRP Papua Selatan memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua benar-benar dijalankan dalam proses pengisian jabatan strategis di daerah otonom baru tersebut.
“Kami telah menyampaikan secara langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, maka lima jabatan yang sedang berproses harus diprioritaskan untuk diisi oleh Orang Asli Papua, terlebih khusus putra-putri asli Papua Selatan,” tegas Yohanis.
MRP Temui Sekda Papua Selatan
Yohanis mengungkapkan bahwa sebelum menyampaikan pernyataan resmi kepada publik, pihaknya terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, MRP menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat sekaligus memberikan dukungan kepada peserta seleksi yang berasal dari Orang Asli Papua agar memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga proses penetapan jabatan.
Menurutnya, keberadaan Orang Asli Papua dalam jabatan strategis pemerintahan merupakan bagian penting dari semangat lahirnya Otonomi Khusus Papua yang bertujuan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat Papua dalam pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak asli Papua Selatan yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat tidak tersisih dalam proses seleksi ini,” katanya.
OPD Pengelola Dana Otsus Harus Dipimpin OAP
MRP Papua Selatan secara khusus menyoroti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus), terutama OPD yang menangani program-program mandatori spending yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Papua.
Menurut Yohanis, jabatan strategis pada OPD tersebut seharusnya dipimpin oleh pejabat yang berasal dari Orang Asli Papua agar implementasi program Otsus dapat berjalan sesuai tujuan awal pembentukannya.
Ia menilai kehadiran OAP dalam posisi pengambil kebijakan akan memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan riil masyarakat Papua.
“Dana Otonomi Khusus hadir untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua. Karena itu, OPD yang mengelola dana tersebut seharusnya dipimpin oleh putra-putri Papua yang memahami kondisi masyarakat secara langsung,” ujarnya.
MRP Dorong Keterwakilan Perempuan Papua
Selain memperjuangkan hak Orang Asli Papua, MRP Papua Selatan juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan Papua dalam jabatan-jabatan strategis pemerintahan.
Menurut Yohanis, perempuan Papua memiliki peran besar dalam pembangunan daerah dan sudah saatnya memperoleh ruang yang lebih luas dalam struktur birokrasi pemerintahan.
MRP berharap aspek kesetaraan dan keterwakilan perempuan dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses seleksi yang sedang berlangsung.
“Kami berharap hak-hak perempuan Papua juga diperhatikan. Perempuan Papua memiliki kapasitas dan potensi besar untuk memimpin serta berkontribusi dalam pembangunan daerah,” katanya.
Tolak Titipan Jabatan dan Praktik KKN
Dalam kesempatan tersebut, MRP Papua Selatan juga mengingatkan agar seluruh tahapan seleksi jabatan dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Yohanis menegaskan bahwa proses seleksi tidak boleh dijadikan ruang bagi praktik titipan jabatan, kepentingan kelompok tertentu, maupun praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat Papua Selatan saat ini menaruh harapan besar agar proses pengisian jabatan dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi dan kemampuan peserta.
“Kami berharap tidak ada titipan kepentingan kelompok ataupun kepentingan tertentu. Seleksi harus dilakukan secara terbuka dan profesional sehingga menghasilkan pejabat yang benar-benar berkualitas,” tegasnya.
MRP juga mengingatkan bahwa praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) harus dijauhkan dari proses seleksi jabatan karena hanya akan merusak tata kelola pemerintahan yang sedang dibangun di Papua Selatan.
“Integritas dan objektivitas panitia seleksi menjadi kunci utama dalam menghasilkan pemimpin birokrasi yang mampu bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Papua Selatan Harus Jadi Rumah bagi SDM Papua
Sebagai provinsi baru hasil pemekaran dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, Papua Selatan menurut Yohanis harus menjadi ruang tumbuh bagi sumber daya manusia asli Papua.
Ia menegaskan bahwa tujuan pembentukan daerah otonom baru bukan hanya memperpendek rentang kendali pemerintahan, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi Orang Asli Papua untuk berperan dalam pembangunan.
“Papua Selatan hadir untuk orang Papua. Khususnya anak-anak Papua Selatan dari empat kabupaten yang selama ini menaruh harapan besar terhadap hadirnya provinsi baru ini,” katanya.
Ia menambahkan bahwa apabila putra-putri Papua Selatan memiliki kompetensi, pengalaman, dan memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, maka mereka harus diberikan kesempatan yang adil untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah.
Harapan untuk Pemerintahan yang Kuat dan Berpihak kepada Rakyat
Di akhir pernyataannya, MRP Papua Selatan berharap seluruh tahapan seleksi lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat berjalan secara adil, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
MRP meyakini bahwa pejabat yang lahir dari proses seleksi yang bersih dan profesional akan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.
Dengan pengawalan yang dilakukan MRP Papua Selatan, masyarakat berharap proses pengisian jabatan strategis ini benar-benar menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan terhadap Orang Asli Papua dan mewujudkan cita-cita Otonomi Khusus dalam membangun Papua yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 06-Juni 2026
0 Komentar