YAHUKIMO, OLEMAH.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yahukimo resmi memasuki Masa Sidang II Tahun Sidang 2026. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRK Yahukimo di Ruang Sidang Paripurna, Senin (28/9/2026), dengan dihadiri pimpinan dan anggota DPRK serta jajaran Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram, S.IP., dalam sambutannya meminta agar proses perubahan APBD dilakukan secara cermat dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Menurut Esau, perubahan APBD bukan hanya persoalan menyesuaikan angka dalam dokumen keuangan daerah. Lebih dari itu, perubahan anggaran harus menjadi sarana untuk memastikan program pemerintah tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu hingga akhir tahun.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRK Yahukimo atas koordinasi serta kerja sama yang telah dilakukan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Setiap anggaran yang digunakan harus mempunyai dasar kebutuhan yang jelas, dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Esau.
Kondisi Daerah Jadi Pertimbangan
Dalam kesempatan tersebut, Esau menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Yahukimo sepanjang 2026 menghadapi berbagai tantangan.
Sejumlah persoalan, mulai dari kondisi keamanan di beberapa wilayah, keterbatasan penerbangan perintis, hingga menurunnya debit sungai akibat musim kemarau, turut memengaruhi aktivitas masyarakat dan pemerintah.
Dampaknya dirasakan pada distribusi bahan kebutuhan pokok, mobilitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, ketersediaan pangan, distribusi BBM hingga pengiriman material pembangunan ke sejumlah wilayah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian program dengan melihat kondisi nyata di lapangan.
Esau menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah harus dikelola secara bertanggung jawab. Program yang dimasukkan dalam perubahan APBD harus memiliki urgensi dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan pemerintah daerah.
Lima Hal Menjadi Perhatian Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Yahukimo menetapkan sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan perubahan APBD 2026.
Pertama, memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan, terutama sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
Kedua, menjaga dukungan terhadap kebutuhan pangan, BBM serta kebutuhan pokok masyarakat, khususnya daerah yang mengalami hambatan distribusi.
Ketiga, memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak berbagai kondisi darurat, termasuk konflik sosial, kebakaran, kekeringan dan keadaan lainnya sesuai aturan yang berlaku.
Keempat, melakukan penyesuaian terhadap kegiatan pembangunan yang mengalami kendala agar anggaran tetap diarahkan kepada program yang memiliki manfaat dan kesiapan pelaksanaan.
Kelima, memastikan seluruh kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi melalui tata kelola keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
OPD Diminta Tidak Sekadar Mengejar Serapan
Wakil Bupati Yahukimo juga meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama seluruh anggota TAPD dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengawal hasil pembahasan perubahan APBD secara konsisten.
Setiap OPD diminta memastikan program yang telah direncanakan memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta target kinerja yang dapat diukur.
Menurut Esau, kesiapan pelaksanaan juga harus menjadi perhatian sebelum sebuah kegiatan dijalankan. Pengadaan barang dan jasa harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak boleh mengabaikan aspek pertanggungjawaban.
Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan APBD tidak semata-mata dilihat dari seberapa besar anggaran yang terserap.
Yang lebih penting, kata dia, adalah apakah belanja pemerintah menghasilkan pembangunan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya mengejar penyerapan anggaran. Yang harus menjadi perhatian adalah hasil pekerjaan dan manfaat yang diterima masyarakat,” tegasnya.
DPRK dan Pemkab Didorong Perkuat Sinergi
Pembahasan perubahan APBD 2026 selanjutnya akan menjadi bagian dari proses bersama antara DPRK Yahukimo dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Sinergi kedua lembaga dinilai penting agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perubahan APBD 2026 dapat menjadi dasar pelaksanaan program pemerintah hingga akhir tahun anggaran.
Sumber : Kaki Abu
EditOr : Redaksi Olemah.com
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 29 September 2026
0 Komentar