WAMENA, OLEMAH.COM— Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, S.E., M.M., menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan, menertibkan administrasi, serta memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah tercatat dengan baik.
Penegasan tersebut disampaikan Elai Giban saat memimpin apel pagi pada Senin (19/10/2026), di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Wamena.
Dalam arahannya, Elai meminta seluruh pimpinan OPD dan staf bekerja secara maksimal mengingat waktu efektif pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Ia menyebutkan bahwa berbagai pekerjaan harus dipercepat agar tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
Menurut Elai, setiap OPD harus memperhatikan seluruh tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus menyiapkan dokumen pertanggungjawaban secara lengkap dan tertib.
OPD Diminta Tidak Menunda Laporan Pertanggungjawaban
Elai menegaskan, seluruh pimpinan OPD perlu memastikan laporan kegiatan, administrasi keuangan, serta dokumen pendukung lainnya segera diselesaikan.
Ia mengingatkan agar pekerjaan administrasi tidak dibiarkan menumpuk pada akhir tahun, terlebih karena pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan menjadi bagian dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Karena itu, setiap OPD diminta mulai membenahi dokumen pertanggungjawaban sejak sekarang, sehingga seluruh pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai akhir tahun terjadi penumpukan tugas. Mulai sekarang masing-masing dinas mempersiapkan pertanggungjawabannya,” tegas Elai dalam arahannya.
Ia berharap seluruh pimpinan perangkat daerah dapat mengoordinasikan staf masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan.
Laporan Aset Baru Disampaikan Empat OPD
Selain laporan kegiatan dan keuangan, Sekda Papua Pegunungan juga menyoroti persoalan pendataan serta pelaporan aset milik pemerintah daerah.
Elai menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, baru empat OPD yang telah menyampaikan laporan aset. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah yang belum melapor segera melakukan inventarisasi dan menyampaikan data aset secara lengkap.
Aset yang dimaksud antara lain kendaraan dinas, bangunan fisik, serta barang milik pemerintah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun yang berkaitan dengan delapan kabupaten di provinsi tersebut.
Ia menekankan pentingnya ketertiban administrasi, termasuk menyiapkan berita acara apabila diperlukan, sehingga keberadaan, status, dan penguasaan aset dapat diketahui secara jelas.
Elai juga meminta agar kendaraan dinas dan bangunan milik pemerintah yang masih dikuasai oleh kepala OPD, staf, maupun pihak lain segera ditertibkan sesuai aturan.
Menurutnya, aset pemerintah yang masih berada dalam penguasaan pejabat atau pegawai yang telah pensiun maupun tidak lagi memiliki kewenangan harus segera dikembalikan melalui prosedur yang berlaku.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, telah berulang kali mengingatkan mengenai persoalan tersebut. Apabila imbauan tidak diindahkan, pemerintah provinsi akan mempertimbangkan langkah hukum melalui kejaksaan untuk menertibkan dan menarik kembali aset yang menjadi hak pemerintah.
APBD Perubahan 2026 dan Persiapan Anggaran 2027
Dalam kesempatan yang sama, Elai menyampaikan bahwa proses APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 telah selesai pada tahapan yang disampaikan kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya, proses tersebut akan ditindaklanjuti bersama DPR Papua Pegunungan sesuai tahapan penetapan dan evaluasi yang berlaku.
Ia meminta seluruh OPD tidak hanya berfokus pada penyelesaian kegiatan tahun berjalan, tetapi juga mulai mempersiapkan perencanaan anggaran untuk tahun 2027.
Menurut Elai, setelah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui proses verifikasi, tahapan berikutnya adalah penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus dilakukan secara lebih baik, terencana, dan realistis agar program pemerintah provinsi dapat berjalan sesuai kebutuhan serta jadwal pelaksanaan.
Elai juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi berencana melakukan evaluasi secara lebih mendalam terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD pada tahun 2027.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki perencanaan program dan alokasi anggaran agar pelaksanaan kegiatan lebih terukur, tidak sekadar disusun untuk memenuhi dokumen administrasi.
Ia turut menyinggung penyusunan anggaran pada OPD, Sekretariat DPR Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Menurutnya, perencanaan harus dilakukan secara profesional agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif.
Pimpinan OPD Diminta Siap Mengikuti Agenda Pemerintahan
Elai juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD mengenai agenda pemerintahan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (19/10/2026), yakni pelantikan sejumlah anggota DPR melalui jalur pengangkatan khusus atau mekanisme afirmasi Otonomi Khusus di Papua.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Gedung Tongkonan, Wamena. Karena itu, seluruh pimpinan OPD diharapkan hadir untuk mendukung kelancaran agenda pemerintahan tersebut.
Elai menegaskan bahwa koordinasi dan kehadiran pimpinan perangkat daerah diperlukan agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Tekankan Disiplin dan Tanggung Jawab Menjelang Akhir Tahun
Menutup arahannya, Sekda Elai Giban kembali mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar memanfaatkan waktu yang tersisa pada tahun 2026 secara maksimal.
Ia meminta setiap OPD menyelesaikan pekerjaan, merapikan laporan pertanggungjawaban, mempercepat pendataan aset, serta mempersiapkan perencanaan APBD 2027 sejak dini.
Menurutnya, tertib administrasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pembenahan sejak sekarang, pemerintah provinsi diharapkan dapat mengurangi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun anggaran berikutnya.
Sumber : Agus G
EditOr : Redaksi Olemah.com
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 19 Oktober 2026
0 Komentar