Rapat tersebut dihadiri enam anggota komite dari seluruh provinsi di Tanah Papua, termasuk Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen. Dalam arahannya, Tito menegaskan pentingnya peran komite dalam melakukan sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan kekhususan Papua sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua.
Komite yang berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto ini diketuai oleh Velix Vernando Wanggai, dengan anggota di antaranya John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel (Billy) Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella (Ari) Sihasale.
Tito menjelaskan, pembentukan komite ini tidak menggantikan peran Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), melainkan memperkuat koordinasi dan evaluasi yang sudah berjalan.
“Kehadiran komite bukan untuk menafikan BP3OKP, tetapi memperkuat koordinasi dan pengawasan agar pelaksanaan Otsus Papua lebih efektif,” tegas Tito.
Ia juga mendorong agar komite segera menyusun program kerja konkret yang berorientasi pada hasil cepat (quick wins), menengah, dan jangka panjang, untuk disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.
“Penanganan Papua tidak boleh mengawang-awang. Komite harus konkret dan segera menghadap presiden untuk meminta sidang kabinet khusus atau retreat Papua,” ujar Tito.
Selain itu, Tito menekankan bahwa komite mendapat mandat langsung dari Presiden untuk mengarahkan serta mensinergikan program kementerian dan lembaga agar selaras dengan kebutuhan masyarakat Papua.
“Presiden Prabowo ingin meninggalkan legacy bagi Papua sebagaimana para pendahulunya. Beliau memiliki komitmen kuat membangun dan memajukan Tanah Papua,” tambah Tito.
Sementara itu, Ketua Komite Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA, menegaskan pihaknya siap memperkuat kolaborasi lintas lembaga.
“Komite tidak akan tumpang tindih dengan BP3OKP. Justru kita ingin bersinergi, menerima gagasan konstruktif dari berbagai pihak, dan memastikan Otsus berjalan sesuai harapan rakyat Papua,” kata Velix.
Dengan terbentuknya komite ini, pemerintah berharap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Papua.
Sumber : odiyaiwuu.com
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 15 Oktober 2025
0 Komentar