TIMIKA, LELEMUKU.COM - Masyarakat adat pemilik hak ulayat di areal pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) menggelar demonstrasi di kantor Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Senin, 17 November 2025, menuntut pemrosesan cepat dan transparansi pengelolaan 10 persen saham divestasi PTFI yang dikelola YPMAK sebagai dana kemitraan untuk masyarakat adat Amungme dan Kamoro.
Aksi ini merupakan kelanjutan aspirasi warga dari wilayah Tembagapura, Tsinga, Arwanop, Waa/Banti, dan sekitarnya yang merasa hak mereka belum terealisasi sepenuhnya meski pemerintah telah mengakuisisi 51 persen saham PTFI melalui PT Inalum, dengan alokasi 10 persen khusus Papua yang dibagi untuk provinsi, kabupaten Mimika, daerah lain di Papua, serta sisanya bagi masyarakat adat sekitar 6 persen.
Para demonstran menyoroti lambatnya distribusi dividen dan manfaat saham tersebut, yang seharusnya mendukung pembangunan sosial-ekonomi lokal, serta mendesak audit nasional atas pengelolaan dana untuk memastikan tidak ada penyimpangan, serupa dengan tuntutan sebelumnya ke Presiden Prabowo Subianto, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
YPMAK, sebagai pengelola dana kemitraan PTFI, belum memberikan tanggapan resmi atas aksi ini, sementara polisi setempat mengawal demonstrasi agar berjalan aman tanpa gangguan. (joe)
.jpeg)
0 Komentar