Ahok Geram Direksi Subholding Pertamina Dicopot Mendadak, Sempat Lapor Presiden Jokowi

 JAKARTA, Olemah.com — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku geram ketika mengetahui direksi subholding Pertamina tiba-tiba dicopot tanpa pemberitahuan saat dirinya masih menjabat sebagai Komisaris Utama.

Pengakuan itu disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Ahok menceritakan momen emosional ketika seorang pejabat sekretariat perusahaan (corporate secretary) menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan menentukan pergantian direksi.

“Lalu ada bagian corsec, saya lupa corsec itu corporate secretary, dia angkat tangan, ‘Mohon maaf Pak Komut, Pak Komut itu enggak berhak untuk menentukan direksi mana diganti mana enggak, itu haknya Menteri BUMN’. Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum, sudah dia gituin saya,” ujar Ahok di persidangan.

Sempat Lapor ke Presiden Jokowi

Meski awalnya tersulut emosi, Ahok mengaku kemudian mulai memahami mekanisme dan sistem perombakan direksi di lingkungan Pertamina seiring waktu menjabat sebagai Komisaris Utama. Ia bahkan menyatakan telah melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Makanya saya terus lapor pada Presiden satu tahun, dua tahun tidak ada reaksi,” kata Ahok.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan peran Komisaris Utama dalam struktur pengambilan keputusan strategis di BUMN, khususnya terkait pergantian direksi yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemegang saham dan Menteri BUMN.

Kenang Nasihat Kuntoro Mangkusubroto

Dalam kesaksiannya, Ahok juga mengenang nasihat dari mendiang Kuntoro Mangkusubroto, sahabat ayahnya sekaligus Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia ke-10. Nasihat tersebut, menurut Ahok, menjadi pengingat penting tentang kompleksitas birokrasi, tata kelola BUMN, serta batas kewenangan pejabat pengawas di perusahaan negara.

Kesaksian Ahok ini menjadi sorotan dalam persidangan dugaan korupsi tata kelola minyak, sekaligus membuka kembali diskusi publik mengenai transparansi, tata kelola, dan relasi kewenangan antara komisaris, direksi, dan pemerintah di tubuh BUMN strategis seperti Pertamina.

Sumber : Wawan

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 29 Januari 2026