Salah satu sorotan datang dari penggugat sekaligus pengamat yang dikenal vokal dalam isu tersebut, Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa.
Ia menilai, berkembangnya polemik yang melibatkan tokoh-tokoh besar justru menimbulkan pertanyaan baru, alih-alih menjawab inti persoalan.
Soroti Dugaan Pengalihan Isu
Dokter Tifa mempertanyakan munculnya nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, dalam pusaran polemik tersebut.
Menurutnya, keterlibatan tokoh besar bisa saja mengaburkan fokus utama, yakni pembuktian keaslian ijazah Presiden Jokowi.
“Jika memang ijazah itu ada dan sah, maka membuktikannya secara terbuka dengan metode ilmiah justru akan memperkuat legitimasi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, jika yang terjadi justru penundaan atau pengalihan isu, publik dapat menafsirkan adanya hal yang belum dijelaskan secara transparan.
Isu Meluas, Perhatian Publik Terpecah
Lebih lanjut, Dokter Tifa menilai bahwa perluasan isu dengan menyeret berbagai tokoh dapat memecah konsentrasi publik dari substansi utama.
“Ketika substansi sulit dijawab, isu diperluas dan melibatkan nama-nama besar, sehingga perhatian publik terpecah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pertanyaan mendasar tetap sama, yaitu kejelasan mengenai keberadaan dan keaslian ijazah tersebut.
Klaim Kajian Ilmiah
Dokter Tifa juga menyebut bahwa dirinya bersama Roy Suryo telah melakukan kajian melalui buku berjudul Jokowi’s White Paper.
Ia mengklaim kajian tersebut berbasis data, analisis forensik digital, serta pendekatan ilmiah yang disusun secara sistematis.
Jusuf Kalla Dorong Pembuktian Terbuka
Di sisi lain, Jusuf Kalla sebelumnya menyarankan agar polemik ini segera diakhiri dengan langkah sederhana, yakni menunjukkan ijazah asli ke publik.
“Pak Jokowi yakin punya ijazah asli. Untuk menghentikan polemik ini, cukup ditunjukkan saja ke publik,” kata Jusuf Kalla.
Ia juga menilai polemik berkepanjangan ini berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Kasus Berlanjut di Ranah Hukum
Polemik ini kini juga telah masuk ke ranah hukum. Pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi.
Namun dalam perkembangannya, sebagian pihak memilih jalur restorative justice, sehingga status hukum mereka mengalami perubahan.
Publik Menanti Kejelasan
Polemik ijazah ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik.
Di satu sisi, ada tuntutan transparansi dan pembuktian terbuka. Di sisi lain, proses hukum terus berjalan dengan dinamika yang kompleks.
Hingga kini, masyarakat masih menantikan satu hal yang paling krusial: kejelasan yang mampu mengakhiri perdebatan panjang dan mengembalikan fokus pada fakta.
Sumber : TRIBUNTRENDS.COM
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 10 April 2026
0 Komentar