Berita Terbaru

6/recent/ticker-posts

IPMMO Se-Jawa dan Bali Desak Pemerintah Tangani Krisis Kemanusiaan Intan Jaya, Minta TNI-Polri Non Organik Ditarik dari Papua

 JAYAPURA, OLEMAH.COM – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) se-Jawa dan Bali melayangkan pernyataan sikap tegas kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, Komnas HAM, serta lembaga terkait untuk segera mengambil langkah nyata dalam menangani situasi kemanusiaan yang dinilai terus berlangsung di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Dalam pernyataan resminya yang mengangkat tema “Kabupaten Intan Jaya Darurat Militer dan Krisis Kemanusiaan yang Tidak Pernah Selesai”, IPMMO menyoroti berbagai dampak sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dirasakan masyarakat sipil akibat konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Ketua Badan Pengurus Pusat IPMMO se-Jawa dan Bali, Lewi Ugipa, mengatakan bahwa kondisi masyarakat Intan Jaya saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah karena warga sipil menjadi kelompok yang paling terdampak.

“Masyarakat hidup dalam ketakutan, banyak warga mengungsi, sementara akses pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu akibat situasi yang terus berulang,” ujar Lewi Ugipa.

Ribuan Warga Disebut Masih Hidup dalam Ketidakpastian

Menurut IPMMO, konflik yang terus terjadi selama beberapa tahun terakhir telah menyebabkan banyak masyarakat meninggalkan kampung halaman mereka.

Sebagian warga memilih mengungsi ke gereja-gereja, sebagian bertahan di kawasan hutan, sementara lainnya mencari perlindungan di sejumlah kota terdekat.

Akibat situasi tersebut, banyak anak-anak tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal. Pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah juga disebut mengalami gangguan, sementara aktivitas ekonomi masyarakat dan lahan pertanian warga tidak dapat dikelola secara maksimal.

IPMMO menilai kondisi tersebut berpotensi menciptakan dampak sosial yang lebih besar apabila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah.

Sampaikan Lima Tuntutan kepada Pemerintah

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Intan Jaya, IPMMO se-Jawa dan Bali menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait.

1. Usut Tuntas Kasus Ledakan di Gereja Mbamogo

IPMMO meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan dan menyeluruh kasus ledakan yang terjadi di Gereja Mbamogo, Kampung Soali, Distrik Agisiga, pada 17 Mei 2026.

Mereka menilai masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai peristiwa tersebut.

2. Jamin Perlindungan bagi Warga Sipil

Mahasiswa Moni mendesak seluruh pihak agar menjadikan keselamatan masyarakat sipil sebagai prioritas utama.

Menurut mereka, warga sipil tidak boleh menjadi korban dari konflik yang terjadi di wilayah Intan Jaya.

3. Pulihkan Pendidikan dan Layanan Kesehatan

IPMMO meminta pemerintah segera memulihkan layanan pendidikan dan kesehatan yang terdampak konflik.

Anak-anak dan masyarakat Intan Jaya dinilai memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.

4. Tangani Pengungsi Secara Serius

Mahasiswa meminta pemerintah memperhatikan kondisi para pengungsi yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan.

Mereka berharap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dapat dipenuhi secara maksimal.

5. Tarik Pasukan TNI-Polri Non Organik dari Tanah Papua

Dalam pernyataannya, IPMMO juga meminta pemerintah pusat untuk menarik anggota TNI dan Polri non-organik yang bertugas di Papua.

Menurut mereka, pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan perlu dievaluasi dan diganti dengan pendekatan dialog, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

IPMMO menilai penyelesaian persoalan Papua memerlukan langkah yang mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sipil serta menciptakan ruang damai yang berkelanjutan.

Harapan Akan Perdamaian di Intan Jaya

IPMMO berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah nyata untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat Intan Jaya.

Mereka menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kehidupan yang damai agar aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik dapat berjalan normal kembali.

Menurut IPMMO, penyelesaian persoalan kemanusiaan di Papua harus dilakukan melalui dialog, perlindungan masyarakat sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

“Masyarakat Intan Jaya membutuhkan kedamaian dan kepastian hidup. Sudah saatnya semua pihak mengutamakan keselamatan warga sipil dan masa depan generasi Papua,” demikian pernyataan IPMMO.


Sumber : TRIBUN-PAPUA.COM

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 10-Juni 2026

Posting Komentar

0 Komentar