Kegiatan tersebut mengusung tema "Deklarasi Komitmen Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Tanah Papua Tahun 2026", sebagai upaya memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam mengawal pengelolaan Dana Otonomi Khusus secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Forum strategis ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, yang bersama-sama menyatakan komitmen untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan integritas aparatur, serta mencegah berbagai potensi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Otsus.
Perkuat Tata Kelola Dana Otsus
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah beserta jajaran pemerintah provinsi membahas berbagai strategi guna memperkuat tata kelola Dana Otsus yang selama ini menjadi instrumen utama percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Pembahasan difokuskan pada peningkatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran, optimalisasi koordinasi antarpemerintah provinsi, hingga pengembangan mekanisme evaluasi yang mampu memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran.
Para peserta sepakat bahwa pengelolaan Dana Otsus harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Papua.
Sinergi Antardaerah Jadi Kunci
Koordinasi tersebut juga menjadi wadah bagi enam provinsi untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Tanah Papua.
Melalui kerja sama yang lebih erat, pemerintah daerah diharapkan mampu saling berbagi pengalaman, memperkuat sistem pengawasan internal, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang didanai Dana Otsus.
Sinergi lintas provinsi dinilai penting agar kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Papua berjalan selaras dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih
Deklarasi yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi simbol komitmen bersama seluruh pemerintah provinsi di Tanah Papua untuk membangun budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut mencakup peningkatan integritas aparatur, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta penerapan prinsip transparansi dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Otsus.
Pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.
Dana Otsus Harus Tepat Sasaran
Dana Otonomi Khusus merupakan salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, seluruh peserta forum menegaskan bahwa setiap rupiah Dana Otsus harus digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan yang semakin transparan dan akuntabel, Dana Otsus diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua.
Papua Pegunungan Dukung Penguatan Integritas
Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam forum koordinasi ini menunjukkan komitmen daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Papua Pegunungan menyatakan kesiapan mendukung seluruh langkah strategis dalam pencegahan korupsi, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan pengelolaan Dana Otonomi Khusus dilakukan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
Melalui koordinasi antarpemerintah provinsi di Tanah Papua, diharapkan lahir berbagai kebijakan dan inovasi yang mampu memperkuat efektivitas pengelolaan Dana Otsus sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Forum ini menjadi momentum penting bagi enam provinsi di Tanah Papua untuk memperkokoh komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, mempercepat pembangunan daerah, serta memastikan Dana Otonomi Khusus benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 18-Juli 2026
0 Komentar