Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan resmi pada Jumat (13/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan bahwa pengujian terhadap ijazah atas nama Joko Widodo telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan proporsionalitas.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” kata Trunoyudo.
Menurutnya, hasil pemeriksaan forensik tersebut merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan yang telah diserahkan kepada pihak penuntut umum. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan dalam proses perkara yang sedang berjalan.
Atas dasar pemeriksaan yang telah dilakukan, Polri menyatakan tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah yang sama.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” tegasnya.
Pernyataan Polri tersebut muncul setelah pihak terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan tudingan ijazah Jokowi meminta agar dokumen tersebut kembali menjalani pemeriksaan forensik.
Kuasa Hukum Dokter Tifa Minta Uji Forensik Ulang
Permintaan pemeriksaan ulang disampaikan kuasa hukum Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, Muhammad Taufiq, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Sebelum sidang pemeriksaan saksi dimulai, Taufiq meminta majelis hakim agar dokumen ijazah Jokowi yang telah diperlihatkan di persidangan dapat kembali diuji secara forensik dan dihadirkan setiap kali persidangan berlangsung.
“Kami meminta juga untuk dilakukan uji forensik terhadap ijazah yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Dan ijazah tersebut dapat dihadirkan setiap kali kita bersidang. Artinya karena itu merupakan bukti yang utama,” ujar Taufiq.
Selain meminta pengujian ulang, pihak terdakwa juga mempertanyakan status penanganan fisik ijazah yang mereka klaim telah menjadi barang sitaan negara sejak 23 Juli 2025.
Mereka mempersoalkan penerapan prinsip chain of custody atau rantai pengawasan barang bukti. Berdasarkan argumentasi tersebut, pihak terdakwa meminta majelis hakim mempertimbangkan keabsahan fisik dokumen sebagai alat bukti, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, serta kemungkinan pengujian melalui lembaga independen.
Permintaan tersebut merupakan argumentasi pihak terdakwa dalam persidangan dan belum dapat dipandang sebagai keputusan majelis hakim.
Roy Suryo Tetap Mempertanyakan Foto pada Ijazah
Di tengah proses persidangan, pakar telematika sekaligus terdakwa Roy Suryo juga menyampaikan pandangannya mengenai foto yang tercantum pada dokumen ijazah Jokowi.
Roy mengklaim bahwa berdasarkan analisis menggunakan perangkat lunak pengenal wajah, foto seseorang bernama Dumatno Budi Utomo memiliki tingkat kemiripan sebesar 83 persen dengan foto yang tercantum dalam ijazah Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan Roy kepada wartawan saat jeda persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Roy juga mengaitkan klaim tersebut dengan analisis yang sebelumnya disebut pernah disampaikan oleh Rismon Sianipar. Menurut Roy, Rismon pernah menyebut tingkat kemiripan foto tersebut mendekati 90 persen.
Namun, angka kemiripan yang disampaikan Roy merupakan klaim berdasarkan analisis perangkat lunak yang ia sebutkan. Angka tersebut tidak dengan sendirinya menjadi hasil pemeriksaan forensik resmi terhadap dokumen ijazah.
Dalam persidangan, Roy juga menyoroti pemeriksaan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, termasuk AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah dan Dian Sandi Utama.
Roy menilai keterangan AKBP Syarif penting untuk menjelaskan dasar pelaporan terhadap dirinya dalam perkara dugaan pencemaran nama baik tersebut.
Sementara itu, ia menyebut keterangan Dian Sandi Utama diperlukan untuk menjelaskan asal-usul unggahan foto ijazah Jokowi yang beredar pada 1 April 2025.
Roy mengaku ingin mengetahui sumber awal foto tersebut dan mempertanyakan keterangan yang menyebut foto itu diperoleh dari akun lain di platform X bernama @hyperpoison.
Seluruh pernyataan tersebut merupakan pandangan dan klaim Roy Suryo yang disampaikan kepada wartawan, bukan kesimpulan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.
Roy Suryo Soroti Jalannya Persidangan
Selain persoalan foto ijazah, Roy juga menyinggung jadwal persidangan yang menurutnya mengalami penundaan dari waktu yang semula direncanakan pukul 09.00 WIB.
Ia turut mempertanyakan kehadiran sejumlah jaksa penuntut umum yang menurut pengamatannya jarang terlihat dalam persidangan sebelumnya.
Roy menyampaikan dugaan adanya persoalan dalam jalannya persidangan berdasarkan pengamatannya terhadap susunan jaksa yang hadir.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan penilaian pribadi Roy dan belum menjadi temuan resmi pengadilan.
Polri dan Persidangan Menjadi Dua Perhatian Berbeda
Pernyataan terbaru Polri menegaskan bahwa pemeriksaan forensik terhadap ijazah Jokowi telah dilakukan oleh Puslabfor dan hasilnya telah menjadi bagian dari berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
Di sisi lain, pihak terdakwa tetap menyampaikan keberatan dan permintaan pemeriksaan ulang melalui proses persidangan.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan pemeriksaan dokumen ijazah masih menjadi bagian dari dinamika hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Keputusan mengenai permohonan pihak terdakwa, penilaian terhadap alat bukti, serta pembuktian unsur perkara tetap menjadi kewenangan majelis hakim melalui proses persidangan.
Sumber : Tribrata News Polri
EditOr : Redaksi Olemah.com
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 14 Npvember 2026
0 Komentar