Penolakan disuarakan secara tegas oleh berbagai elemen masyarakat yang hadir. Mereka menilai kepala sekolah baru yang ditunjuk tidak memiliki rekam jejak pelayanan yang baik di sekolah-sekolah sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran kualitas pendidikan di SD Inpres Wamerek, yang baru saja bangkit dari ketertinggalan.
Dalam jumpa pers yang digelar usai aksi, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo:
Mempertahankan kepala sekolah lama, yang dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ia dinilai berhasil mengaktifkan kembali SD Inpres Wamerek setelah sempat tidak beroperasi selama beberapa tahun.
Perwakilan dari tiga jemaat gereja di wilayah tersebut menolak dengan tegas kehadiran kepala sekolah baru. Mereka menilai kepala sekolah lama telah berhasil membangun kembali semangat pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
Tokoh adat dan kepala suku juga menyuarakan penolakan. Mereka menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan kepala sekolah lama, sekolah mengalami kemajuan signifikan, termasuk dalam hal beasiswa, seragam, dan fasilitas pendidikan lainnya. Mereka menolak kehadiran guru-guru yang tidak konsisten dan tidak mengenal situasi lokal.
Tokoh adat memperingatkan bahwa jika aspirasi masyarakat tidak diindahkan, maka mereka siap melakukan pemalangan sekolah hingga kepala sekolah lama ditetapkan kembali secara resmi.
Aksi ini menjadi cerminan nyata suara masyarakat akar rumput yang peduli terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Masyarakat berharap agar pihak yang berwenang segera menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan bijak dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Penanggung Jawab Aksi: Yunius Hesegem
(Penulis: Doni Siep)
0 Komentar