Peringatan tersebut disampaikan menyusul beredarnya pernyataan Abisai Rollo di media sosial yang dinilai diskriminatif dan menuai respons luas, khususnya dari masyarakat Pegunungan Papua.
“Jangan lagi buat statement yang bersifat provokatif. Tugas kepala daerah ialah membangun daerahnya agar masyarakat dapat hidup tenang dan melakukan aktivitasnya setiap hari,” tegas Ribka dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Menurut Ribka, seorang kepala daerah wajib menjalankan perannya sebagai pembina masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua.
“Harus menjadi seorang pemimpin yang bisa membangun daerah melalui sumber daya manusia maupun infrastruktur. Kepala daerah bertugas menjaga kedamaian, ketertiban, dan memastikan pembangunan berjalan baik, termasuk manajemen ASN,” ujar Wamendagri asal Papua tersebut.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah di Tanah Papua, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, agar tidak terpancing mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Imbauan untuk Masyarakat Pegunungan
Ribka turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat Pegunungan yang berencana melakukan demonstrasi di Kota Jayapura sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Wali Kota Jayapura. Ia meminta agar masyarakat menahan diri dan menyelesaikan permasalahan melalui dialog.
“Kepada masyarakat, mari kita tenangkan situasi. Segala hal bisa dibicarakan baik-baik. Saya mengimbau untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga kedamaian bersama,” ucapnya.
Menutup keterangannya, Ribka menegaskan bahwa pernyataan ini adalah peringatan terakhir kepada Wali Kota Jayapura Abisai Rollo.
“Ini peringatan terakhir. Tidak boleh lagi ada dua hal: membuat pernyataan provokatif dan mengusir warga dari Kota Jayapura,” tandasnya.
Sumber : Rilis Kemendagri
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 19 Juni 2025
0 Komentar