Jakarta, Olemah.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan penyebab utama masih banyaknya dana milik pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan nasional. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total uang daerah yang belum terserap mencapai Rp233,97 triliun.
Dalam penjelasannya, Tito menyebut ada sembilan faktor utama yang membuat dana tersebut belum digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
1. Efek Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025
Tito menyampaikan bahwa penerapan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran menjadi salah satu faktor utama.
Kebijakan itu mendorong daerah melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah melalui pergeseran anggaran, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan APBD 2025.
2. Penyesuaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih
Setelah pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025, banyak pemerintah daerah melakukan revisi program dan kegiatan prioritas agar sejalan dengan visi-misi kepala daerah baru. Proses penyesuaian ini ikut memperlambat serapan anggaran.
3. Kendala Administratif
Tito menjelaskan, sejumlah Pemda masih menghadapi hambatan administratif, terutama pada proses belanja barang dan jasa, belanja modal, bantuan sosial, dan subsidi. Prosedur birokrasi yang panjang membuat eksekusi anggaran tertunda.
4. Transisi ke Katalog Elektronik Versi 6
Faktor berikutnya adalah proses penyesuaian terhadap sistem katalog elektronik versi 6. Sebelumnya, Pemda menggunakan versi 5.
Menurut Tito, banyak daerah masih belum memahami fitur-fitur baru dalam sistem tersebut, sehingga proses belanja pemerintah menjadi lambat.
Tito Dorong Daerah Percepat Realisasi Anggaran
Mendagri menekankan pentingnya percepatan realisasi APBD agar dana daerah tidak hanya “parkir” di bank, tetapi dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian lokal.
“Dana yang mengendap di bank tidak memberikan manfaat ekonomi. Saya mendorong seluruh kepala daerah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar uang rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegas Tito.
Dampak bagi Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Tito, rendahnya serapan anggaran daerah dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja realisasi anggaran di setiap daerah.
Sumber : Bisnis.com
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 20 Oktober 2025
0 Komentar