Pernyataan tersebut disampaikan Komarudin saat menanggapi meningkatnya jumlah pasukan nonorganik yang dikirim ke wilayah Papua Tengah, yang menurutnya telah menimbulkan trauma dan keresahan di kalangan warga sipil.
“Saya akan sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar penempatan pasukan di Papua dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan, bukan pendekatan kekerasan. Pasukan harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan membuat rakyat takut,”
ujar Komarudin di Nabire, Rabu (6/11/2025).
Pemekaran Papua untuk Pemerataan Pembangunan, Bukan Pemicu Konflik
Komarudin menegaskan bahwa luasnya wilayah Papua menjadi alasan logis pemekaran menjadi beberapa provinsi baru. Namun, ia menyesalkan karena di sejumlah daerah, seperti Papua Tengah, konflik bersenjata masih terus terjadi, terutama di sekitar wilayah pertambangan.
“Itulah risiko di Papua Tengah. Karena banyak daerah tambang, di situ selalu ada perusahaan besar. Bisa membawa manfaat ekonomi, tapi juga bisa membawa malapetaka sosial,” ujarnya.
Politisi asal Maluku itu menekankan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan masa lalu ketika pendekatan militer berlebihan justru memperdalam luka sosial masyarakat Papua.
“Drop pasukan bikin orang takut, itu sama saja menunda sakit hati, menunda rasa dendam orang. Suatu saat bisa meledak lagi, seperti waktu Daerah Operasi Militer (DOM) dulu. Puluhan tahun orang dibungkam, lalu tahun 1998 meledak. Jangan diulangi lagi,” tegasnya.
Komnas HAM: 9.000 Warga Mengungsi di Puncak Papua Tengah
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menyoroti krisis kemanusiaan yang tengah melanda lebih dari 9.000 warga pengungsi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, akibat eskalasi konflik bersenjata selama hampir sembilan bulan terakhir.
“Dari sisi statistik, ini yang paling besar. Ada 9.261 orang di tenda-tenda dan lebih dari 61 ribu warga terdampak pengungsian. Kondisi mereka sangat memprihatinkan,” ujar Anis di Nabire, Kamis (16/10/2025).
Dalam kunjungan lapangan selama sepekan, Komnas HAM menemukan banyak pengungsi mengalami sakit, kekurangan pangan, dan minim layanan kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.
“Mereka ingin pulang, tapi masih trauma karena pos-pos keamanan non-organik masih banyak berdiri di sekitar kampung mereka,” tambah Anis.
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk menarik pasukan non-organik secara bertahap dan terukur, serta membuka dialog kemanusiaan agar masyarakat dapat kembali ke kampung halamannya dengan aman dan bermartabat.
Pendekatan Kemanusiaan Jadi Kunci Perdamaian Papua
Komarudin Watubun menegaskan bahwa pembangunan Papua hanya akan berhasil jika disertai pendekatan yang menghormati martabat manusia dan kearifan lokal masyarakat adat.
“Kita mau membangun Papua dengan hati, bukan dengan senjata. Kalau rakyat merasa aman, mereka akan ikut membangun. Tapi kalau takut, tidak akan ada kedamaian,” pungkasnya.
Sumber : Gobai
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 07 November 2025
.jpeg)
0 Komentar