Jakarta, Olemah.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi membentuk dan melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Komisi Reformasi Polri) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/11/2025).
Pembentukan komisi ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta mempercepat transformasi kelembagaan di tubuh Polri.
Keputusan pembentukan komisi tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 7 November 2025.
Jimly Asshiddiqie Pimpin Komisi Reformasi Polri
Presiden Prabowo menunjuk Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008, sebagai Ketua merangkap anggota dalam komisi ini.
Jimly dinilai sebagai sosok berintegritas dengan rekam jejak panjang di bidang hukum tata negara dan reformasi kelembagaan.
Komisi Reformasi Polri ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan langkah konkret dalam melakukan pembenahan menyeluruh di internal Polri, mulai dari tata kelola organisasi, peningkatan profesionalisme, hingga sistem pengawasan dan etik kepolisian.
Daftar Anggota Komisi Reformasi Polri
Berikut adalah nama-nama tokoh nasional yang tergabung dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri berdasarkan Keppres No. 122/P Tahun 2025:
1. Jimly Asshiddiqie – Ketua merangkap anggota
2. Yusril Ihza Mahendra – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Otto Hasibuan – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
4. Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri
5. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum dan HAM
6. Mahfud MD – Menko Polhukam 2019–2024
7. Ahmad Dofiri – Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian
8. Listyo Sigit Prabowo – Kapolri aktif
9. Idham Aziz – Kapolri 2019–2021
10. Badrodin Haiti – Kapolri 2015–2016
Tujuan Pembentukan Komisi
Komisi Reformasi Polri diharapkan menjadi lembaga independen yang mampu menilai dan mengusulkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Fokus utama komisi meliputi:
• Reformasi sistem rekrutmen dan promosi jabatan,
• Penguatan pengawasan internal dan eksternal,
• Peningkatan profesionalisme aparat kepolisian,
• Penegakan hukum yang adil dan transparan, serta
• Pembenahan budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi Polri secara menyeluruh agar institusi kepolisian benar-benar menjadi pengayom dan pelindung masyarakat.
Langkah Strategis Pemerintah
Langkah ini juga menjadi tindak lanjut atas evaluasi publik terhadap kinerja dan tata kelola Polri dalam beberapa tahun terakhir. Dengan melibatkan para tokoh hukum, mantan kapolri, serta pejabat lintas lembaga, pemerintah berharap reformasi Polri berjalan cepat, terukur, dan berkelanjutan.
“Komisi ini dibentuk agar Polri semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi Polri adalah bagian dari reformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Sumber : Kompas
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 07 November 2025
.jpeg)
0 Komentar