Jayawijaya, Olemah.com – Dunia pendidikan di Distrik Muliama kembali terguncang. Pagi ini, SD Inpres Muliama resmi dipalang oleh para guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun tak kunjung mendapat kejelasan status kepegawaian.
Aksi ini bukan tanpa alasan. Para guru mengaku kecewa dan merasa diabaikan setelah nama-nama mereka tidak pernah muncul dalam daftar Kategori Dua (K2) maupun pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Akibat pemalangan tersebut, aktivitas belajar mengajar diliburkan sementara waktu.
Puluhan Tahun Mengabdi, Tanpa Kepastian
Beberapa guru yang ditemui menyebut telah mengabdi lebih dari satu dekade, bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Namun, setiap kali proses pengangkatan PNS berlangsung, nama mereka tidak pernah lolos.
Salah satu guru, Shinta, disebut telah mengajar selama kurang lebih 11 tahun di SD Inpres Muliama. Meski aktif dan konsisten mengajar, ia belum pernah dinyatakan lulus dalam pengangkatan ASN.
“Kami mengabdi bukan satu atau dua tahun. Kami sudah puluhan tahun di sini. Tapi saat pengangkatan, nama kami tidak pernah keluar,” ujar salah satu guru dengan nada kecewa.
Pertanyaannya, ke mana data mereka selama ini? Apakah administrasi mereka tidak pernah diusulkan? Atau ada persoalan lain dalam sistem pendataan tenaga honorer di Jayawijaya?
Dugaan Ketidakjelasan Data Honorer
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sebagian guru honorer di wilayah pedalaman kerap mengalami kendala administrasi, mulai dari pendataan yang tidak sinkron hingga perubahan regulasi yang tidak tersosialisasi dengan baik.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya terkait tidak masuknya nama-nama guru tersebut dalam daftar K2 atau formasi pengangkatan ASN.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar:
Apakah pendataan honorer di Distrik Muliama sudah valid?
Siapa yang bertanggung jawab atas pengusulan nama?
Mengapa guru yang mengabdi puluhan tahun justru terabaikan?
Sekolah Diliburkan, Anak Didik Jadi Korban
Dampak dari aksi ini tidak hanya dirasakan para guru, tetapi juga ratusan siswa yang terpaksa diliburkan.
Orang tua murid berharap pemerintah segera turun tangan agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Pendidikan anak-anak di wilayah pegunungan tidak boleh dikorbankan karena persoalan administratif yang tak kunjung selesai.
Seruan Terbuka untuk Pemerintah
Para guru secara terbuka meminta:
Gubernur Papua Pegunungan
Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya
Kepala Dinas Pendidikan
untuk turun langsung ke SD Inpres Muliama dan melihat kondisi nyata di lapangan.
“Kami tidak minta kaya. Kami hanya minta kejelasan. Kami sudah lama mengabdi,” tegas salah satu guru.
Pendidikan Pedalaman: Masihkah Jadi Prioritas?
Kasus SD Inpres Muliama menjadi potret buram pendidikan di wilayah pedalaman Papua Pegunungan. Di tengah semangat pembangunan dan otonomi daerah, masih ada guru yang mengajar puluhan tahun tanpa kepastian status.
Jika guru terus merasa diabaikan, siapa yang akan bertahan mengajar di wilayah sulit?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya belum memberikan keterangan resmi terkait aksi pemalangan tersebut.
Olemah.com akan terus menelusuri perkembangan kasus ini.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 24 Februari 2026
0 Komentar