JAKARTA, LELEMUKU.COM – Presiden Prabowo Subianto memberikan respons tegas terhadap kasus tragis kematian ibu hamil Irene Sokoy dan bayinya di Jayapura, Provinsi Papua, yang diduga disebabkan oleh penolakan layanan di empat rumah sakit.
Presiden memerintahkan audit internal mendalam terhadap sistem pelayanan kesehatan di wilayah tersebut untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
Instruksi ini disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setelah laporan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/11/2025).
Kasus ini bermula dari Irene Sokoy, seorang warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, yang sedang hamil dan mengalami komplikasi.
Menurut laporan, Irene dan bayinya meninggal dunia dalam perjalanan yang bersinggah-singgah menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura setelah ditolak oleh empat rumah sakit sebelumnya.
Keempat rumah sakit tersebut adalah RSUD Yowari di Sentani Kabupaten Jayapura, Rumah Sakit Dian Harapan Waena di Distrik Heram Kota Jayapura, RSUD Abepura dan Rumah Sakit Bhayangkara di Distrik Abepura, Kota Jayapura.
Penolakan dari petugas rumah sakit ini diduga karena berbagai alasan seperti keterbatasan fasilitas atau prosedur administratif, meskipun detail pasti masih dalam penyelidikan.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas insiden ini dan menekankan agar peristiwa serupa tidak boleh terulang.
"Tadi pesan dari Pak Presiden, jangan sampai terulang lagi hal yang sama," ujar Tito usai rapat di Istana Kepresidenan.
Tito juga mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk segera mengunjungi rumah keluarga korban dan memberikan bantuan.
"Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Mathius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu," tambahnya.
Selain itu, Tito telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Keduanya sepakat untuk turun langsung ke Jayapura guna melakukan audit internal. Audit ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk rumah sakit pemerintah provinsi dan kabupaten, rumah sakit swasta, serta pejabat Dinas Kesehatan.
"Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta," jelas Tito.
Audit dari Kemendagri akan fokus pada aspek regulasi, seperti Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Gubernur yang mengatur pelayanan kesehatan. Sementara itu, Kemenkes akan menangani audit teknis terkait layanan medis, fasilitas, tata kelola, dan sumber daya manusia.
"Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, ataukah tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya," kata Tito.
Tim dari kedua kementerian tersebut dilaporkan telah berada di Jayapura sejak hari ini untuk memulai proses investigasi.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa pemerintah pusat turut berbelasungkawa dan berkomitmen menelusuri akar masalah kasus ini. Kemenkes juga telah mengirim tim khusus untuk investigasi terhadap empat rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Respons atas kasus ini tidak hanya datang dari pemerintah eksekutif. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa insiden semacam ini tidak boleh terjadi lagi, seraya menyerukan perbaikan sistem kesehatan di daerah terpencil seperti Papua.
Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri juga angkat bicara, menyebut kematian Irene sebagai bukti nyata buruknya pelayanan kesehatan di wilayahnya.
"Ini adalah peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan secara menyeluruh," ujarnya. (joe)
.jpeg)
0 Komentar