Kritik tersebut disampaikan dalam rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Bappenas, dan Kepala BPS, Senin (22/6/2026).
Dalam forum tersebut, Habib Ali secara terbuka meminta pemerintah mengkaji ulang Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program unggulan nasional.
Menurutnya, di tengah kondisi fiskal yang terbatas dan masih banyaknya daerah yang membutuhkan bantuan pemulihan pascabencana, pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas penggunaan anggaran negara.
"Makanya saya bilang MBG sudah stop dulu untuk sementara. Bikin kajian ulang lagi yang bagus," tegas Habib Ali dalam rapat.
Ia menilai anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG seharusnya juga mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat di daerah terdampak bencana seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menurut Habib Ali, negara harus hadir lebih cepat dalam menyelesaikan persoalan rakyat yang sedang menghadapi kesulitan nyata.
Soroti Keluhan Ekonomi Masyarakat
Selain MBG, Habib Ali juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang menurutnya semakin banyak dikeluhkan masyarakat.
Ia mengaku menemukan banyak toko dan tempat usaha yang tutup atau dijual akibat lesunya aktivitas ekonomi.
"Saya keliling ke kawasan pertokoan, banyak toko dijual, banyak yang dikontrakkan. Masyarakat mulai mengeluh dan ini tidak boleh dianggap biasa," katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu serius menangani persoalan yang sedang menjadi perhatian publik, termasuk harga BBM yang tinggi, daya beli masyarakat yang melemah, dan meningkatnya tekanan ekonomi rumah tangga.
Habib Ali mengingatkan bahwa suara masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah.
"Kalau mahasiswa sudah mulai turun demo dan masyarakat banyak mengeluh, berarti ada sesuatu yang harus segera diselesaikan," ujarnya.
Dolar Tinggi dan Utang Negara Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, Habib Ali juga mempertanyakan strategi pemerintah dalam mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Ia menilai pelemahan rupiah memberikan dampak besar terhadap ekonomi nasional, termasuk terhadap pembayaran utang negara dan biaya impor.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki langkah yang lebih agresif dalam memperkuat nilai tukar rupiah.
Tak hanya itu, Habib Ali juga mengkritik tingginya ketergantungan pemerintah terhadap utang.
Ia mengaku sering mendengar laporan mengenai penambahan utang negara dalam berbagai rapat bersama pemerintah.
"Saya berharap jangan sampai generasi berikutnya hanya mewarisi beban utang. Pemerintah harus punya strategi yang jelas untuk menurunkan rasio utang dan memperkuat ekonomi nasional," katanya.
Purbaya: Presiden Terbuka Terhadap Kritik
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari DPR maupun DPD RI.
Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan wakil rakyat menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan pemerintah.
"Presiden tidak tertutup terhadap masukan. Kalau selama ini kurang keras, mungkin suaranya perlu lebih keras lagi," ujar Purbaya yang disambut tawa peserta rapat.
Purbaya menjelaskan pemerintah saat ini fokus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), memperkuat likuiditas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor swasta agar mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menuju 2027 dan 2029
Habib Ali mengingatkan bahwa tahun 2027 akan menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo karena menjadi fase percepatan pelaksanaan berbagai program strategis nasional.
Menurutnya, sisa masa pemerintahan hingga 2029 harus dimanfaatkan untuk menghasilkan capaian nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Jabatan itu hanya lima tahun. Yang akan diingat rakyat bukan janjinya, tetapi hasil kerjanya," tegas Habib Ali.
Rapat tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam penyusunan arah pembangunan nasional dan APBN 2027 yang akan menentukan berbagai kebijakan ekonomi, fiskal, dan pembangunan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Sumber : Kompas TV
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 24-Juni 2026
0 Komentar