WAMENA, OLEMAH.COM – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus melakukan pembenahan administrasi kepegawaian melalui kegiatan supervisi dan monitoring data Aparatur Sipil Negara (ASN). Memasuki hari kedelapan pelaksanaan supervisi, tim menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar pengelolaan kepegawaian semakin tertib dan akurat.
Kegiatan yang dipimpin jajaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan tersebut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum, para kepala OPD, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pengelola kepegawaian dari seluruh perangkat daerah.
Dalam arahannya, pimpinan rapat menegaskan bahwa supervisi ini tidak hanya bertujuan mencocokkan data administrasi, tetapi juga memastikan kondisi riil setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian data, mulai dari status kepegawaian, pegawai yang telah berpindah instansi, pegawai yang memasuki masa pensiun, hingga ASN yang tercatat aktif dalam administrasi tetapi tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Selain itu, ditemukan pula pegawai yang masih tercatat dalam sistem meskipun status penugasannya telah berubah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi tertib administrasi serta proses pengelolaan hak dan kewajiban ASN.
Asisten III Bidang Administrasi Umum menegaskan bahwa validasi data harus dilakukan secara menyeluruh agar pemerintah memiliki basis data ASN yang benar-benar akurat. Menurutnya, keakuratan data sangat penting untuk mendukung peningkatan disiplin, pelayanan pemerintahan, serta efektivitas manajemen kepegawaian.
Melalui supervisi ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memaparkan kondisi aktual pegawai di instansinya masing-masing, termasuk jumlah ASN aktif, pegawai yang sedang menjalankan tugas di luar daerah, yang memasuki masa pensiun, maupun berbagai kendala administrasi lainnya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh proses verifikasi dapat menghasilkan data ASN yang valid sehingga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan kepegawaian, peningkatan disiplin aparatur, serta optimalisasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi.
Kegiatan supervisi dan monitoring data ASN dijadwalkan terus berlangsung hingga seluruh perangkat daerah selesai dilakukan verifikasi secara menyeluruh.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 01-Juli 2026
0 Komentar