WAMENA, OLEMAH.COM — Persoalan konflik dan keamanan di Papua Pegunungan kembali menjadi perhatian dalam diskusi yang mengangkat perspektif kemanusiaan. Sejumlah peserta mendorong agar perlindungan masyarakat sipil menjadi perhatian utama serta ruang dialog terus dibuka sebagai salah satu upaya mencari jalan menuju perdamaian.
Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertema “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” yang berlangsung di Hotel Grand Sartika, Wamena, Sabtu, 26 September 2026.
Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari akademisi, anggota legislatif, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan Majelis Rakyat Papua atau MRP, organisasi kemahasiswaan, paguyuban, hingga unsur TNI dan Polri.
Pembahasan tidak hanya menyoroti persoalan keamanan, tetapi juga dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat. Perlindungan warga sipil, keberlangsungan pendidikan serta pelayanan kesehatan menjadi beberapa hal yang mendapat perhatian dalam forum tersebut.
Dorong Ruang Dialog bagi Semua Pihak
Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, mengatakan kondisi konflik yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, baik Papua maupun non-Papua.
Menurutnya, dibutuhkan ruang yang dapat mempertemukan berbagai pihak sehingga persoalan yang terjadi dapat dibahas dari berbagai sudut pandang.
“Persoalan Papua tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang. Karena itu, semua pihak perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya secara terbuka,” kata Yops kepada wartawan setelah mengikuti dialog.
Yops menekankan bahwa dialog tidak seharusnya berhenti pada pertukaran pendapat. Menurutnya, hasil pembahasan perlu dirumuskan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak terkait.
Ia mengatakan pihaknya memilih jalur dialog dan pembahasan intelektual sebagai salah satu cara menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk mengenai kondisi warga sipil yang terdampak konflik.
“Sebenarnya ada jalan, banyak jalan untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi kami lebih memilih dengan jalan yang lebih intelektual,” ujarnya.
Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Ikut Terdampak
Yops mengatakan dampak konflik tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan. Menurutnya, keberlangsungan pelayanan dasar juga perlu mendapat perhatian karena masyarakat tetap membutuhkan layanan kesehatan dan pendidikan.
Ia menyoroti adanya penarikan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar dari sejumlah kecamatan menuju wilayah perkotaan karena kondisi keamanan.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, adik-adik yang lagi belajar membutuhkan pendidikan. Ketika pelayanan ditinggalkan, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri,” ungkapnya.
Menurut Yops, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena masyarakat di daerah tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dasar.
Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi publik tersebut dapat mendapat perhatian dari pemerintah.
Aspirasi yang dibahas dalam forum tersebut, kata Yops, akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Ia juga berharap pemerintah provinsi dapat membantu meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat apabila terdapat rekomendasi yang membutuhkan kebijakan di tingkat nasional.
Keterlibatan Banyak Pihak Dinilai Penting
Sementara itu, Ketua Panitia Diskusi Publik, Jasman Yalegat, mengatakan persoalan kemanusiaan dan konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua Pegunungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. Diperlukan ruang komunikasi yang memungkinkan berbagai unsur menyampaikan pandangan dan mencari langkah yang dapat mengurangi dampak konflik terhadap masyarakat.
Forum diskusi tersebut menjadi salah satu ruang untuk membahas kondisi masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Papua Pegunungan.
Para peserta juga menempatkan perlindungan masyarakat sipil dan keberlangsungan pelayanan dasar sebagai bagian penting dalam pembahasan.
Diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menangani persoalan keamanan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, serta kehidupan masyarakat di Papua Pegunungan.
Upaya membuka ruang dialog dinilai menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan peserta untuk mencari jalan penyelesaian secara damai, dengan tetap memperhatikan perlindungan masyarakat sipil serta penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat.
Sumber : Agus G
EditOr : Redaksi Olemah.com
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 27 September 2026a
0 Komentar