WAMENA, OLEMAH.COM — Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Pelatihan Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi anggota Polri di Provinsi Papua Pegunungan.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, 21–22 September 2026, di Hotel Balim Pilamo, Kabupaten Jayawijaya, dengan tema “Mewujudkan Polri yang Profesional, Humanis dan Berorientasi pada Perlindungan Hak Asasi Manusia.”
Pelatihan diikuti sekitar 30 anggota Polri dari sejumlah wilayah hukum di Papua Pegunungan. Peserta berasal dari jajaran Polres Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo dan Pegunungan Bintang.
Dibuka atas Nama Gubernur Papua Pegunungan
Kegiatan dibuka atas nama Gubernur Papua Pegunungan dan diwakili Asisten Gubernur Isak Yando.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar pelaksanaan tugas kepolisian tetap berpedoman pada hukum, profesionalitas serta penghormatan dan perlindungan terhadap HAM.
Sejumlah narasumber turut memberikan materi, antara lain dari Komnas HAM Papua, Lokataru Jakarta, Inparsial Jakarta dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua.
Materi mencakup prinsip dasar HAM, kewajiban negara dalam perlindungan HAM, penerapan HAM dalam tugas kepolisian, perlindungan masyarakat sipil, korban dan saksi, penanganan konflik serta penggunaan kewenangan kepolisian secara profesional dan proporsional.
Theo Hesegem: Bukan untuk Menghakimi Polri
Direktur Eksekutif YKKMP Theo Hesegem menegaskan bahwa pendidikan HAM tersebut bukan bertujuan menghakimi atau mencari kesalahan institusi kepolisian.
Menurut Theo, kegiatan tersebut merupakan ruang belajar dan dialog antara masyarakat sipil dengan aparat penegak hukum untuk memperkuat kapasitas serta membangun kerja sama konstruktif.
“Kewenangan yang besar harus berjalan bersama dengan tanggung jawab yang besar. Pemahaman HAM menjadi bagian penting agar kewenangan Kepolisian dilaksanakan secara sah, profesional, proporsional, humanis dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Theo.
Theo mengatakan anggota Polri di Papua Pegunungan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan keamanan, konflik bersenjata, kriminalitas, persoalan sosial, masyarakat adat, pengungsian hingga persoalan kemanusiaan.
Karena itu, menurutnya, penegakan hukum harus tetap dilaksanakan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip HAM.
HAM Berlaku bagi Setiap Manusia
YKKMP menegaskan bahwa HAM merupakan hak setiap manusia. Perlindungan hukum harus diberikan tanpa membedakan latar belakang, termasuk Orang Asli Papua, warga non-Papua, masyarakat sipil maupun aparat keamanan.
Theo menekankan bahwa pendidikan HAM tidak boleh berhenti pada teori, tetapi harus diterapkan dalam tugas kepolisian sehari-hari, termasuk saat menerima laporan, melakukan pemeriksaan, penangkapan dan penahanan, penyelidikan, penyidikan serta pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mendorong agar perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Theo Hesegem Tutup Pelatihan
Setelah seluruh materi dan diskusi selesai, Theo Hesegem secara resmi menutup pelatihan pada Selasa, 22 September 2026.
Theo berharap pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara profesional, proporsional, terukur dan tetap menghormati HAM.
Ia juga berharap pelatihan serupa dapat dilanjutkan hingga tingkat kabupaten di seluruh Papua Pegunungan.
“Ke depan, saya berharap YKKMP dapat bekerja sama dengan para bupati di Provinsi Papua Pegunungan, sehingga pelatihan yang sama dapat dilaksanakan di setiap kabupaten dengan melibatkan aparat Kepolisian,” katanya.
YKKMP Dorong MoU dengan Polda Papua
YKKMP juga berencana mendorong kerja sama kelembagaan dengan Polda Papua melalui nota kesepahaman atau MoU untuk mendukung pendidikan dan pelatihan hukum serta HAM bagi anggota Polri di wilayah Papua Pegunungan.
Menurut Theo, kerja sama tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan kapasitas aparat kepolisian dengan mengedepankan prinsip negara hukum, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan penghormatan terhadap HAM.
YKKMP berharap kegiatan ini dapat memperkuat komunikasi dan kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat di Papua Pegunungan. Organisasi tersebut juga mendorong komunikasi antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, gereja dan organisasi masyarakat sipil terus diperkuat.
Sumber : Theo Hesegem
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 23 September 2026
0 Komentar