Dalam arahannya, Lukas Kossay meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempersiapkan administrasi pengelolaan keuangan, terutama menghadapi penyusunan APBD induk serta penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Ia mengingatkan seluruh OPD agar memanfaatkan sisa waktu tiga bulan terakhir tahun anggaran untuk menyelesaikan berbagai dokumen administrasi yang masih diperlukan.
“Segera kita siapkan segala sesuatu menyangkut administrasi pengelolaan keuangan,” ujar Lukas Kossay dalam arahannya.
Menurutnya, persiapan tersebut juga harus dilakukan oleh OPD yang mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), termasuk Sekretariat DPR dan perangkat daerah lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.
Kejar Kelengkapan SPJ
Lukas juga meminta dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) segera disiapkan. Menurutnya, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan perkara mudah sehingga diperlukan ketertiban administrasi dari seluruh OPD.
“Mempertahankan WTP itu sulit. Untuk itu, sisa tiga bulan ini harus dimanfaatkan untuk menyiapkan seluruh administrasi dan pertanggungjawaban,” katanya.
Ia menekankan bahwa kelengkapan dokumen keuangan menjadi tanggung jawab masing-masing OPD agar proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan dengan baik.
Perhatian terhadap Administrasi Kepegawaian
Selain persoalan keuangan, Lukas Kossay menyoroti administrasi kepegawaian atau disparitas ASN.
Beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, pengangkatan maupun perubahan jabatan, penyesuaian data serta berbagai dokumen kepegawaian.
Ia meminta para pimpinan OPD memastikan data dan dokumen kepegawaian masing-masing pegawai tersedia dan sesuai dengan kebutuhan administrasi.
“Sebagai ASN maupun pimpinan, kita harus segera menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian,” ujarnya.
Persiapan Asesmen 12–17 Oktober
Dalam apel tersebut juga disampaikan mengenai persiapan asesmen yang akan berlangsung pada 12–17 Oktober 2026.
Pegawai yang telah terdaftar diminta mempersiapkan diri, termasuk membawa perangkat elektronik berupa laptop serta menyiapkan makalah kegiatan yang diperlukan.
Pelaksanaan asesmen disebut akan dilakukan secara daring dengan lokasi kegiatan di Laboratorium Aula SMP YPK, Jalan Bhayangkara, Wamena.
Lukas mengingatkan peserta agar tidak hanya mengandalkan kemampuan otodidak dalam penggunaan perangkat teknologi. Peserta diminta mempersiapkan diri karena kemampuan mereka akan diuji dalam kegiatan tersebut.
Enam OPD Diminta Segera Lengkapi Dokumen
Lukas juga menyampaikan hasil monitoring dan verifikasi dokumen yang telah dilakukan sebelumnya.
Menurut dia, masih terdapat enam OPD yang perlu segera menindaklanjuti hasil monitoring karena hingga apel tersebut belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan.
OPD yang disebut dalam arahan tersebut yakni Kesbangpol, MRP, PUPR, Perhubungan dan Peternakan, sementara satu OPD lainnya perlu segera memastikan tindak lanjut sesuai hasil monitoring dan verifikasi.
Ia meminta kepala dinas dan pimpinan OPD terkait segera menyelesaikan dokumen yang masih menjadi perhatian.
LPJ Harus Dikerjakan Aparatur Internal
Lukas Kossay juga kembali mengingatkan arahan Gubernur Papua Pegunungan agar penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya diserahkan kepada konsultan.
Ia menegaskan, aparatur dan staf di masing-masing OPD harus mampu mengerjakan administrasi serta LPJ sesuai tugas dan kewenangannya.
“Kita jangan menjadikan konsultan sebagai tumpuan utama. Staf yang bekerja di masing-masing OPD harus diberdayakan dan mampu memahami proses administrasi serta pertanggungjawaban keuangan,” ujarnya.
Hal tersebut sejalan dengan arahan yang juga diberitakan ANTARA, bahwa penguatan kapasitas aparatur internal diperlukan agar OPD lebih mandiri dalam memahami dokumen, mekanisme administrasi, pencatatan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Lukas berharap seluruh pimpinan OPD segera mengambil langkah konkret sehingga penyelesaian administrasi, laporan pertanggungjawaban dan persiapan APBD induk dapat berjalan tepat waktu.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Sumber : Agus G
EditOr : Redaksi Olemah.com
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 05 Oktober 2026
0 Komentar