Kasus tersebut berkaitan dengan laporan seorang perempuan berinisial RWM (21), yang mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Laporan korban diterima Polda NTT pada 12 November 2026 dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Peningkatan status perkara dilakukan setelah Tim Joint Investigasi Polda NTT menggelar perkara khusus di Mapolda NTT pada Kamis sore.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian langkah pendalaman untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut.
Selama proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 13 orang saksi serta lima saksi tambahan. Penyidik juga telah mengantongi hasil Visum et Repertum, pemeriksaan psikologis, serta keterangan ahli psikologi, medis, dan pidana.
Berawal dari Tawaran Pekerjaan
Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun penyidik, peristiwa tersebut bermula ketika korban mendapat informasi mengenai tawaran pekerjaan.
Korban kemudian diajak oleh seseorang berinisial EK untuk menemui pihak terlapor. Dalam perjalanan, korban bersama EK dan seseorang berinisial LS menuju Rumah Jabatan Bupati Kupang.
Menurut keterangan awal korban, dirinya diduga tidak mengetahui secara jelas tujuan sebenarnya dari pertemuan tersebut.
Setibanya di lokasi, korban mengaku mengalami tindakan pemaksaan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik.
Peristiwa yang dilaporkan tersebut disebut terjadi pada 11 November 2026 malam dan berlanjut hingga 12 November 2026 dini hari.
Polisi Lakukan Olah TKP dan Amankan Barang Bukti
Dalam perkembangan penyidikan, tim gabungan Polda NTT telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Rumah Jabatan Bupati Kupang pada 16 November 2026.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi kejadian, menemukan petunjuk fisik, serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan laporan korban.
Pada perkembangan berikutnya, Polda NTT mengonfirmasi telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya telepon seluler, bra, celana dalam, dan sejumlah barang lainnya yang berkaitan dengan perkara.
Penyidik juga menerapkan metode *scientific crime investigation* atau penyidikan berbasis ilmu pengetahuan untuk menguji keterangan saksi, hasil pemeriksaan lokasi, serta barang bukti yang telah diamankan.
Pemeriksaan Bupati Dijadwalkan Ulang
Sebelumnya, penyidik Polda NTT telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang, Yosef Lede, pada Rabu, 18 November 2026.
Namun, pemeriksaan tersebut tidak terlaksana setelah kuasa hukum Yosef Lede, Samuel Haning, mengajukan permohonan penundaan.
Kuasa hukum menyampaikan bahwa kliennya memiliki agenda kegiatan sidang di DPRD Kabupaten Kupang sejak Rabu hingga Jumat.
Pemeriksaan kemudian diminta dijadwalkan ulang pada Sabtu, 21 November 2026. Pihak Polda NTT membenarkan adanya permohonan penundaan tersebut.
Sebelumnya, Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan bersedia memenuhi panggilan penyidik.
Penyidik Terapkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dalam penanganan perkara ini, penyidik Polda NTT menerapkan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penerapan ketentuan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami unsur dugaan tindak pidana berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.
Polda NTT menegaskan bahwa proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.
Korban Mendapatkan Pendampingan dan Perlindungan
Selain melakukan penyidikan, Polda NTT juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, psikolog forensik, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis, pemulihan trauma, serta perlindungan selama proses hukum berlangsung.
Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan identitas maupun informasi pribadi korban.
Hingga 20 November 2026, perkara telah resmi memasuki tahap penyidikan. Pemeriksaan terhadap pihak terlapor masih menjadi bagian dari proses hukum yang harus ditindaklanjuti penyidik.
Masyarakat diharapkan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara tersebut secara objektif, sekaligus tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak-hak seluruh pihak.
Sumber : Kaki Abu
EditOr : Redaksi Olemah.com
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 20 Npvember 2026

0 Komentar