Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengingatkan adanya potensi persoalan prosedur apabila jadwal sidang tidak disesuaikan dengan ketentuan pengajuan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto.
Peringatan tersebut disampaikan Mahfud melalui unggahan di akun media sosialnya, @mohmahfudmd, yang diberitakan pada Jumat (20/11/2026). Ia menyoroti perbedaan penghitungan tenggat waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam konstitusi, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Tata Tertib MPR.
Menurut Mahfud, ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR menggunakan pengertian hari kerja, bukan hari kalender. Karena itu, ia menilai penghitungan waktu penyerahan dua nama calon Wakil Presiden harus dilakukan secara cermat.
Mahfud memperingatkan, apabila hingga 19 November 2026 pukul 00.00 WIB Presiden belum mengajukan dua nama calon pengganti Gibran, pelaksanaan sidang pada 9 Desember berpotensi menghadapi persoalan keabsahan.
Ia menyarankan agar sidang paripurna MPR dijadwalkan kembali dengan memperhitungkan 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon dari Presiden.
“Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden,” demikian inti saran Mahfud dalam keterangannya.
Mahfud memberikan simulasi bahwa apabila Presiden menyerahkan dua nama pada Jumat (20/11/2026), sidang sebaiknya digelar pada 10 Desember 2026. Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan agar ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR dapat diselaraskan.
Ia juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap memperhatikan batas waktu paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Mahfud menilai persoalan penghitungan waktu tersebut perlu diselesaikan secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi persoalan hukum dan politik baru.
MPR Tetapkan Sidang Paripurna 9 Desember 2026
Sebelumnya, MPR RI telah menetapkan perubahan jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan melalui surat kepada pimpinan MPR.
Dalam keterangan resmi MPR pada Senin (16/11/2026), Muzani menyebut penyesuaian jadwal memberikan tambahan waktu bagi Presiden untuk mempertimbangkan dua nama calon Wakil Presiden, termasuk melakukan komunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh.
Rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok DPD di MPR kemudian menyepakati 9 Desember 2026 sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden terpilih.
MPR juga membentuk perangkat kerja untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan tersebut, termasuk tim verifikasi calon dan panitia ad hoc.
Prabowo Disebut Akan Serahkan Dua Nama pada 25 November
Di tengah perdebatan mengenai tenggat waktu, Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menyampaikan informasi bahwa Presiden Prabowo kemungkinan akan menyerahkan langsung dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Rabu (25/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Bambang setelah rapat perdana Panitia Ad Hoc MPR pada Kamis (19/11/2026) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Bambang, Presiden telah memberikan sinyal kepada Ketua MPR Ahmad Muzani mengenai rencana penyerahan dua nama tersebut. Namun, waktu pasti kedatangan Presiden belum ditentukan.
Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR, Benny K. Harman, juga menyampaikan informasi serupa mengenai kemungkinan kehadiran langsung Presiden pada 25 November.
Sementara itu, MPR sebelumnya telah menetapkan 25 November sebagai batas waktu penyerahan dua nama calon Wakil Presiden berdasarkan penghitungan 14 hari sebelum sidang yang dijadwalkan pada 9 Desember.
Di sinilah muncul perbedaan pandangan yang disoroti Mahfud. MPR menggunakan penghitungan 14 hari kalender dalam penetapan tenggat tersebut, sedangkan Mahfud menekankan pengertian 14 hari kerja sebagaimana menurut pembacaannya terhadap aturan terkait.
Tiga Nama Disebut dalam Bursa, Keputusan Ada pada Presiden
Selain persoalan jadwal, perhatian publik juga tertuju pada sejumlah nama yang disebut-sebut dalam bursa calon pengganti Gibran.
Tiga nama yang beredar dalam pemberitaan adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Nama-nama tersebut masih sebatas pembicaraan dan spekulasi publik. Belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo mengenai dua calon yang akan diajukan kepada MPR.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, sebelumnya juga mengimbau masyarakat menunggu keputusan Presiden. Ketika ditanya mengenai sosok calon Wakil Presiden, ia melontarkan petunjuk mengenai figur yang menyukai pempek, yang kemudian memunculkan beragam spekulasi.
Namun, penentuan dua calon secara resmi tetap menjadi kewenangan Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Pengisian Jabatan Wapres Harus Sesuai Konstitusi
Sebagaimana diberitakan MPR RI, Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada November 2026. MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan lembaga tersebut bertugas menindaklanjuti proses pengisian jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, Pasal 134 dan Pasal 136 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib mengatur penyelenggaraan sidang dalam waktu paling lama 60 hari serta pengajuan dua calon oleh Presiden paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna.
Perbedaan penafsiran mengenai penghitungan hari tersebut kini menjadi perhatian dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Dengan rencana penyerahan dua nama pada 25 November dan jadwal sidang pada 9 Desember, publik menunggu bagaimana Presiden dan pimpinan MPR menyikapi peringatan Mahfud MD.
Yang menjadi perhatian bukan hanya siapa sosok yang akan mengisi posisi RI-2, tetapi juga bagaimana seluruh tahapan pemilihan dan pelantikan dilaksanakan sesuai konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Sumber : Kaki Abu
EditOr : Redaksi Olemah.com
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 20 Npvember 2026

0 Komentar