Papua Tengah, Olemah.com – Konflik bersenjata kembali pecah di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu (14/05/2025), menyebabkan korban dari kalangan warga sipil dan memperpanjang deretan kekerasan di wilayah rawan tersebut.
Bentrok senjata kali ini melibatkan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Kontak senjata terjadi di sejumlah titik, seperti Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.
Satuan Tugas (Satgas) Habema yang mewakili TNI di lapangan menyebut bahwa operasi tersebut merupakan tindakan penindakan terhadap kelompok bersenjata. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, menyatakan bahwa sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam operasi tersebut, sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers Kamis (15/05).
Namun, klaim tersebut dibantah keras oleh pihak TPNPB-OPM. Dalam keterangan tertulis yang diterima oleh BBC News Indonesia, pihak OPM menyatakan bahwa hanya tiga anggota mereka yang meninggal akibat ledakan bom ranjau militer milik Indonesia yang tidak diketahui keberadaannya oleh pasukan mereka.
Sementara itu, pengamat isu Papua menilai bahwa konflik di Intan Jaya tidak hanya sekadar benturan bersenjata, tetapi juga terkait erat dengan kepentingan ekonomi. Mereka menyebut adanya dimensi lain yang tidak bisa dipisahkan, yaitu soal pengelolaan sumber daya alam, khususnya tambang emas.
Wilayah Intan Jaya diketahui berada dekat dengan area Blok Wabu, kawasan yang disebut memiliki potensi kandungan emas sebesar 4,3 juta ton ore di atas lahan seluas lebih dari 40 ribu hektare. Rencana eksplorasi blok ini telah menjadi sorotan karena bertepatan dengan meningkatnya kehadiran militer di wilayah tersebut.
Sebuah riset yang disusun oleh koalisi masyarakat sipil juga mengindikasikan adanya korelasi antara peningkatan aktivitas militer, konflik bersenjata, dan pengamanan proyek-proyek strategis seperti Blok Wabu.
Situasi yang terus memanas di Intan Jaya kembali menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan warga sipil serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih dialogis dan humanis untuk meredakan ketegangan yang tak kunjung usai ini.
(Penulis: Kaki Abu)
0 Komentar