Yahukimo, Olemah.com – Miris. Dari total lebih dari 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, hanya sekitar 600 orang yang hadir dalam apel pagi yang digelar di lapangan Kantor Bupati Yahukimo, Senin (8/9/2025). Angka ini dinilai sangat rendah dan menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas disiplin pegawai di daerah tersebut.
Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Yahukimo, Redison Manurung, yang tampak geram melihat minimnya kehadiran ASN, meskipun jumlah ASN telah mencakup tenaga PPPK dan eks K2.
“Kalau seperti ini terus, apa gunanya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 yang sudah kita tetapkan? Disiplin ASN harus ditegakkan. Ini bukan hanya soal aturan, tapi menyangkut pelayanan publik dan tanggung jawab moral,” tegas Redison dalam arahannya.
Ancaman Pemecatan bagi ASN yang Terlibat Judi Online
Dalam kesempatan itu, Sekda juga secara tegas mengingatkan para ASN agar menjauhi praktik judi online yang belakangan ini marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk Yahukimo.
“Saya tegaskan, ASN dilarang keras main judi online. Kalau ketahuan, saya akan langsung pecat secara tidak hormat,” ujar Redison dengan nada tinggi.
Ia menambahkan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Unit Siber Polres Yahukimo serta Komunitas Digital dan Kominfo untuk memantau aktivitas daring para pegawai negeri di wilayah tersebut.
“Jangan main-main. Saya sudah kerja sama dengan Siber Polres dan Kominfo. Kalau ketahuan, tidak ada ampun,” tambahnya.
Pesan Moral: Fokus dan Loyalitas
Di akhir arahannya, Redison juga menyampaikan pesan moral kepada para ASN agar tidak mudah tergoda dengan hal-hal di luar tanggung jawab utama sebagai pelayan publik.
“Kalau kamu sudah pegang satu (tugas atau tanggung jawab), jangan cari yang lain. Karena kamu bisa kehilangan semuanya,” katanya memberi peringatan yang terdengar filosofis namun penuh makna.
Tuntutan Evaluasi dan Ketegasan
Kondisi ini menuntut evaluasi serius dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo terhadap sistem kehadiran dan kedisiplinan ASN. Banyak pihak menilai bahwa lemahnya pengawasan serta minimnya sanksi membuat sebagian ASN merasa “aman” untuk bolos kerja.
Beberapa pengamat juga menilai perlu ada sistem digitalisasi presensi yang lebih ketat serta publikasi rutin data kehadiran sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Sumber : Kaki Abu
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 08 September 2025
.jpeg)
0 Komentar