JAKARTA, Olemah.com — Pemerintah China resmi meluncurkan eksperimen perdagangan bebas terbesar dalam sejarah negara tersebut dengan menyulap Pulau Hainan menjadi zona pabean khusus bernilai US$113 miliar atau sekitar Rp1.760 triliun. Langkah strategis ini bertujuan menarik investasi asing sekaligus menantang dominasi Hong Kong sebagai pusat perdagangan global.
Peluncuran ini dilakukan pada 18 Desember 2024, saat pemerintah China secara resmi memisahkan operasional bea cukai Hainan dari daratan utama. Sejak saat itu, kawasan tersebut berstatus Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan Free Trade Port/FTP) dengan sistem kepabeanan, tarif, dan regulasi bisnis yang lebih longgar.
Pulau Hainan—yang luasnya setara negara bagian Maryland di Amerika Serikat—kini menjadi zona pabean tersendiri dengan pemangkasan tarif besar-besaran. Kebijakan baru ini meningkatkan porsi barang yang memenuhi syarat masuk tanpa tarif dari sebelumnya 21 persen menjadi 74 persen. Selain itu, kategori barang bebas bea juga diperluas lebih dari tiga kali lipat, mencakup lebih dari 6.600 jenis barang.
Dalam skema kebijakan terbaru, barang yang diproses di Hainan dapat masuk ke wilayah China daratan tanpa tarif apabila nilai tambah lokalnya melebihi 30 persen. Pemerintah juga membuka akses bagi entitas asing ke berbagai layanan yang sebelumnya dibatasi, serta menyederhanakan prosedur investasi lintas batas.
Gerbang Baru Keterbukaan Ekonomi China
Proyek Hainan FTP diproyeksikan mempercepat integrasi rantai pasok global dan memperkuat hubungan ekonomi China dengan negara-negara Asia Tenggara, yang secara geografis berada tepat di selatan Pulau Hainan.
“Pelabuhan ini dapat menjadi gerbang vital yang memimpin era baru keterbukaan China kepada dunia,” ujar He Lifeng, Wakil Perdana Menteri China.
Peluncuran Hainan FTP juga langsung mendapat respons positif dari pasar keuangan. Saham-saham di bursa China dan Hong Kong tercatat menguat, seiring ekspektasi masuknya aliran modal baru. Sejumlah analis menilai Hainan berfungsi sebagai “medan pengujian berisiko rendah” bagi transisi China menuju tingkat keterbukaan ekonomi yang lebih tinggi.
“Model Hainan menawarkan liberalisasi terkelola yang efektif untuk mengintegrasikan kembali rantai pasok. Namun, model ini belum memiliki sistem hukum dan keterbukaan finansial seperti yang dimiliki Hong Kong,” kata Xu Tianchen, ekonom senior Economist Intelligence Unit, kepada Reuters, Selasa (23/12/2025).
Tantangan di Tengah Ketegangan Global
Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan juga diluncurkan di tengah tekanan ekonomi domestik dan ketegangan hubungan China–Amerika Serikat. Melalui proyek ini, Beijing berharap dapat menjaga daya tarik investasi global, memperkuat posisi regional, sekaligus menguji kebijakan keterbukaan tanpa harus langsung melakukan liberalisasi penuh di daratan utama.
Sumber : CNBC Indonesia
Editor : Redaksi Olemah
Website : www.olemah.com
Diterbitkan : 25 Desember 2025
0 Komentar